Fajar menyebutkan manfaat JKP bagi pekerja yang terkena PHK.
Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan komitmen negara untuk selalu hadir menjaga kesejahteraan buruh, bahkan bagi yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Sejak resmi berlaku pada 1 Februari 2022 lebih dari 12 juta pekerja telah terdaftar dan memenuhi syarat untuk menjadi peserta JKP.
Tenaga Ahli Utama KSP Fajar Dwi Wisnuwardhani menjelaskan sebelum adanya program tersebut, pekerja yang terkena PHK masih belum mendapatkan skema jaminan sosial, sehingga berpotensi besar terdampak tingkat kesejahteraan dan bahkan tingkat kebekerjaannya.
"Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat program jaminan sosial baru tersebut yakni JKP," katanya menanggapi peringatan Hari Buruh atau May Day.
Fajar menyebutkan manfaat JKP bagi pekerja yang terkena PHK, antara lain pekerja akan menerima uang tunai, dengan rincian 45 persen dari upah selama tiga bulan pertama, dan 25 persen dari upah untuk tiga bulan selanjutnya.
Kedua, pekerja akan mendapat akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja baik yang bersifat re-skilling maupun up-skilling.
"Tujuannya mempertahankan derajat kehidupan pekerja atau buruh yang terkena PHK dan membantu pekerja mengakses pasar kerja kembali," ujar Fajar.
Meskipun pemerintah telah menyiapkan skema jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang terkena PHK, Fajar mendorong perusahaan untuk menghindari PHK serta mengedepankan hubungan yang sehat dan saling memahami.
Merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pada periode Januari-Februari 2024 terdapat 7.694 pekerja atau buruh dalam negeri yang mengalami PHK.
PHK paling banyak terjadi di DKI Jakarta dengan jumlah 3.652 orang atau 47,45 persen dari total pekerja yang terkena PHK secara nasional.
Hari buruh diperingati setiap 1 Mei.
Pihaknya sudah meluncurkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan.
Baca Selengkapnya
KPK berharap pihak-pihak tertentu tidak melakukan tindakan apa pun yang berpotensi menghambat jalannya penyidikan.
Baca Selengkapnya
Layanan pengaduan itu dibuka Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Baca Selengkapnya
Pencegahan terhadap empat orang tersebut bakal berlaku selama enam bulan kedepan
Baca Selengkapnya
Kesenjangan pendanaan menjadi salah satu persoalan mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (SDGs 14).
Baca Selengkapnya
PPP membawa program besar kepada masyarakat seperti kerja mudah, harga murah, dan hidup berkah dalam kampanye nasional.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menghapus sistem kelas perawatan di BPJS Kesehatan
Baca Selengkapnya
Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sukses digelar di Kota Solo.
Baca Selengkapnya
Tugas BPKP bukan untuk mencari-cari kesalahan instansi
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi