Butuh Omnibus Law, Pemerintah Nilai Iklim Investasi Properti RI Tak Menarik
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, mengungkapkan skema omnibus law bakal membuat iklim investasi sektor properti lebih baik. Menurutnya, iklim investasi di Indonesia masih tidak menarik dalam persaingan global.
Hal itu terlihat dari adanya 31 perusahaan besar asal China yang ekspansi ke berbagai negara, tapi tidak melirik pasar di Tanah Air.
"Itu menunjukan ada sesuatu yang salah. Maka itu yang sedang dicari pemerintah solusinya. Istilahnya omnibus law, hal-hal yang menghambat investasi akan diperbaiki," jelas dia dalam Rakornas Bidang Properti yang diselenggarakan Kadin Indonesia di Jakarta, Rabu (18/9).
Dia mengatakan, proses perizinan dalam konstruksi bangunan selama ini sebenarnya bisa ditiadakan. Menteri Sofyan menekankan, yang diperlukan adalah keberadaan aturan standar yang wajib dipatuhi dalam proses konstruksi.
"Misalnya, orang mau bikin bangunan. Izin mau bikin 400 m, orang bangun 800 m tidak ada yang peduli. Jadi izin nanti tidak perlu, tapi standarnya. Kalau Anda melakukan sesuai standar, silakan. Tapi kalau tidak, nanti inspektur bangunan yang akan melakukan penertiban," tuturnya.
"Di negara maju kan begitu. Anda boleh bangun apa saja, asal sesuai dengan standar. Kalau tidak sesuai dengan standar, dibongkar, supaya tanggung jawab lebih banyak diberikan kepada masyarakat. Karena izin birokrasi (omnibus law) itu tidak sensitif," dia menandaskan.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Bahlil bilang tahun politki tidak berdampak secara langsung/
Baca SelengkapnyaBanyak masyarakat Indonesia yang memilih berinvestasi pada emas di tengah gempuran beragam pilihan investasi lain.
Baca SelengkapnyaSaat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bahlil menilai kenaikan tarif pajak hiburan ini bisa berdampak terhadap perkembangan bisnis di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia diajak dan diingatkan untuk konsisten dan bijaksana dalam membuat Keputusan investasi.
Baca SelengkapnyaAngka ini telah melebih target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebesar Rp1.400 triliun.
Baca SelengkapnyaKepemilikan apartemen tidak hanya untuk hunian, namun juga dapat dijadikan sebagai instrumen investasi yang memberikan imbal hasil bagi pemiliknya.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan membuka investasi untuk asing di IKN pada tahap kedua.
Baca SelengkapnyaTingginya minat investasi jadi bukti nyata IKN mendapatkan atensi pelaku usaha.
Baca Selengkapnya