DPR tuding pemerintah belum siap hadapi AEC 2015

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan pemerintah belum maksimal dalam melakukan persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC) yang tersisa dua tahun lagi. Pemerintah dinilai belum melakukan penambahan nilai dalam produk-produk dalam negeri sehingga memiliki daya saing.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Komisi VI mencecar pejabat Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian di mana pihak pemerintah diklaim belum melakukan sosialisasi matang ke pengusaha, serta masih memiliki pekerjaan rumah terkait logistik dan infrastruktur.

Anggota Komisi VI dari Fraksi Demokrat, Ferrari Romawi, mengatakan meski Indonesia masih surplus perdagangan dengan negara-negara ASEAN, namun daya saing produk nasional masih lemah karena bergantung pada bahan baku.

"AEC ini akan menjadi permasalahan ketika berjalan, perbankan yang drive Singapura, Thailand bisa lebih efektif di sektor komoditas, Laos dan Vietnam lebih bagus di manufaktur," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/4).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), awal tahun ini perdagangan Indonesia terhadap 11 negara-negara ASEAN masih mengalami surplus USD 418,7 juta. Ekspor Tanah Air ke negara tetangga di Asia Tenggara itu mencapai USD 2,83 miliar, sedangkan impor sebesar USD 2,42 miliar.

Sementara anggota Komisi VI dari Fraksi PPP, Iskandar Syaichu, menambahkan bahaya lain yang mengancam daya saing Indonesia ketika AEC berjalan adalah efektivitas logistik. Rendahnya kualitas distribusi barang dan jasa Tanah Air akan menggerus kemampuan pengusaha lokal bersaing dengan produk asal ASEAN. Terbukti sejak dua tahun terakhir pembahasan sistem logistik nasional antar kementerian belum juga selesai dibahas.

"Indonesia pasti nanti kedodoran, bukan hanya dari segi infrastruktur, tapi juga logistik," tuturnya.

Ferrari merasa pemerintah perlu lebih agresif dalam menjalankan sosialisasi. Dia mengatakan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) harus menjadi fokus sosialisasi karena banyak pelaku usaha di daerah belum memahami konsekuensi AEC.

"Saya keliling ke konstituen, apakah sudah mendapat kegiatan edukasi (soal AEC), mereka mengaku tidak mendapat dan hanya tahu (AEC) lewat artikel saja. Bagaimana adik-adik saya di UKM bisa siap kalau tidak mendapat sosialisasi yang memadai," tegasnya.

Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo, menyadari rendahnya kesadaran masyarakat mengenai AEC. Dia mengklaim persiapan menjelang perdagangan bebas Asia Tenggara sudah mencapai 81 persen namun yang paling menyedihkan adalah efektivitas sosialiasi.

"Persiapan kami sudah 81 persen berjalan sejak 2008, tapi menurut Bappenas banyak kalangan, termasuk pengusaha memang belum mengetahui apa itu AEC," akunya.

Seperti diketahui, Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang direncanakan dimulai pada 2015. Tujuannya meningkatkan daya saing kawasan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan standar hidup penduduk negara anggota ASEAN.

Dari pengakuan Kemendag, implementasi cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dijalankan pemerintah mencapai 81 persen. Dengan demikian, kesiapan Indonesia melakoni AEC berada di bawah Singapura dan Malaysia.