IKN Habiskan Rp68,59 T Duit APBN untuk 89 Paket, Ini Rinciannya
Penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat, penggunaan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Saat ini, progres pembangunan infrastruktur fisik IKN mencapai 42,45 persen.
kata Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga dalam acara webinar Kesiapan Pembangunan Infrastruktur IKN di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat, Senin (26/2).
Terkini, progres pembangunan Istana Negara di IKN mencapai 56,371 persen.
Selanjutnya, penggunaan APBN juga meliputi kawasan perkantoran hingga kompleks perumahan menteri. Selain itu, APBN juga digunakan untuk pembangunan waduk dan jaringan instalasi air minum.
Jalur ini merupakan akses utama menuju IKN.
Ada pun progres pembangunan fisik jalan tol seksi 3B mencapai 70 persen.
"Selain dari infrastruktur yang dibangun oleh kementerian PUPR, juga saya informasikan ada juga dari ESDM melalui PLN, kemudian dari Pertamina untuk gas, kemudian dari Telkom fiber optik nah itu dilakukan juga," imbuh Danis mengakhiri.
Anggaran sebesar Rp2 triliun digunakan realisasi klaster non infrastruktur yaitu untuk perencanaan, koordinasi, penyiapan pemindahan, promosi, publikasi dll.
Baca SelengkapnyaPada tahun 2023 realisasi belanja untuk pembangunan IKN sebesar Rp26,7 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp27,4 triliun.
Baca SelengkapnyaRealisasi klaster infrastruktur per 29 Februari telah menghabiskan Rp0,4 triliun. Hal ini untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara dan lainnya.
Baca SelengkapnyaHingga saat ini, investasi yang sudah masuk dalam pembangunan IKN Nusantara mencapai Rp47,5 triliun.
Baca SelengkapnyaKontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Baca Selengkapnyaaksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca SelengkapnyaNilai anggarannya untuk Paket I mencapai Rp934 miliar dan pembangunannya selesai lebih cepat dari target yang ditentukan pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaPemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah merealisasikan untuk klaster non infrastruktur di IKN sebesar Rp2,9 triliun dari pagu Rp3 triliun.
Baca Selengkapnya