KA cepat bisa jadi skandal baru pengadaan proyek infrastruktur

Merdeka.com - Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat, Dadang Ramdhan menyebut proyek kereta cepat (High Speed Train) Jakarta-Bandung sebagai skandal baru setelah kasus 'Papa minta saham'. Dia menyebut banyak hal-hal yang dilanggar dan luput dari perhatian pemerintah.

"Jadi ini saya melihatnya skandal baru, skandal baru dalam pengadaan proyek infrastruktur, kalau ada papa minta saham, kalau ini 'papa minta cepat'. Satu level skandal karena luar biasa, regulasi dilanggar, daerah ditekan, lingkungan mau dirusak, kemudian rakyat dijual," ujar Dadang di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (23/1).

Dadang mengklaim pihaknya telah melakukan survei ke beberapa lokasi yang berkaitan dengan proyek kereta cepat. Dari hasil survey tersebut, kata dia, mayoritas masyarakat saat ini tidak membutuhkan kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Jadi begini, kereta cepat ini bukan kebutuhan, saya melakukan survei kecil-kecilan soal kereta cepat, warga Bandung tidak butuh, warga Purwakarta tidak butuh, kemudian warga biasa di Jakarta juga tidak butuh, yang butuh ini sebenarnya siapa? Dengan moda transport yang ada dengan kereta api biasa dan juga dengan bisa atau travel saya kira bagi warga Bandung sudah cukup untuk ke Jakarta," jelas dia.

Dadang menambahkan Peraturan Presiden nomor 107 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung begitu dipaksakan.

"Ini jelas-jelas sangat dipaksakan, presiden senang bikin perpres, mau (waduk) Jatigede cepat (pakai) Perpres, mau kereta cepat dibangun perpres lagi dan banyak perpres lain," tegas Dadang.

Selain itu, kata Dadang, pemerintah tidak bisa menyamakan daerah di Pulau Jawa seperti kota Beijing atau Tokyo. Alasannya, struktur tanah dan kondisi lingkungan masih tidak dimungkinkan untuk dilintasi kereta cepat.

"Pulau Jawa dengan Beijing, Tokyo, itu beda. Kita memiliki struktur morfogeologi yang memang sangat rentan, bayangkan nanti akan menerobos terowongan dengan kecepatan 150 km per jam, 30 menit sampai Bandung, bagaimana dampak yang akan terjadi?," pungkas dia.