Pemerintah telah menetapkan aturan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 35 persen di berbagai sektor industri.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyoroti rendahnya penggunaan bahan baku lokal di sektor industri minuman Indonesia.
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Kemenperin, Merrijantij Punguan Pintaria menyebut, saat ini, sektor industri minuman masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku asal impor.
Namun, dia tidak mengungkap secara detail berapa angka ketergantungan industri minuman terhadap bahan baku asal impor.
"Industri minuman ini masih banyak bergantung kepada bahan baku impor," kata Merrijantij dalam acara konferensi pers Kinerja Industri Minuman 2023 dan Tantangan 2024 di Hotel Mercure, Jakarta, Rabu (13/3).
Padahal, pemerintah telah menetapkan aturan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 35 persen di berbagai sektor industri.
Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
"Ini kami berupaya keras bagaimana bahan baku ini bisa dipenuhi dari dalam negeri di industri minuman," bebernya.
Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM), Triyono Prijosoesilo menjelaskan bahwa tingginya ketergantungan penggunaan bahan baku impor lantaran harga yang lebih murah dibandingkan produk lokal. Salah satunya gula atau pemanis buatan.
"Sebagian besar bahan-bahan yang kita pakai itu memang sudah sudah lokal, tapi memang ada bahan-bahan yang memang perlu diimpor, salah satunya misalnya ada gula yang lebih murah," ungkapnya.
Selain itu, pasokan bahan baku lokal juga masih belum siap untuk menunjang produksi industri minuman. Misalnya ketersediaan buah-buahan asal domestik untuk minuman jus dalam kemasan.
"Seperti mangga itu kan gak selalu ada. Sedangkan produksi kita kan selama 12 bulan penuh," ungkapnya.
Kendala lainnya yang dialami oleh oleh pelaku industri minuman adalah keterbatasan kemasan jenis aluminium. Sehingga, pelaku industri masih membutuhkan kemasan asal luar negeri.
"Terkait dengan aluminium ataupun plastik, nah itu ada ada hal-hal yang memang perlu diimpor, memang dari upaya kami terus berusaha untuk menyortir bahan baku tersebut lokal, tapi memang ada tantangan," bebernya.
Oleh karena itu, dia berharap bantuan pemerintah untuk menyiapkan berbagai bahan baku lokal pengganti impor bagi industri minuman. Sehingga, dapat menekan impor bahan baku impor yang masih tinggi.
"Mudah-mudahan ini bisa tentunya mendapatkan dukungan juga dari pemerintah, agar kami bisa tetap melakukan in produksi seperti biasa saja," pungkasnya
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk industri makanan dan minuman (mamin) di tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Permendag 8 2024 memberikan relaksasi terhadap tujuh kelompok barang. Antara lain elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas dll.
Baca Selengkapnya
Pemerintah ingin memastikan agar masyarakat tidak melakukan hal ini setibanya pulang dari luar negeri dengan barang impor.
Baca Selengkapnya
Klaim nilai utang antara Kemendag dengan produsen minyak goreng dan pengusaha ritel berbeda.
Baca Selengkapnya
Pemerintah sedang melihat ketersediaan stok bawang merah yang berada di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Baca Selengkapnya
Pengusaha menyoroti kinerja fungsi cukai yang tidak tercapai sebagai sumber penerimaan negara serta pengendalian konsumsi.
Baca Selengkapnya
Saat ini, Kementan tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas jagung dan padi.
Baca Selengkapnya
Triyono khawatir kenaikan harga minuman manis dalam kemasan nantinya akan membebani daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8 Tahun 2024 yang efektif berlaku per 17 Mei 2024.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi