CEK FAKTA: Tidak Benar TNI dan Polri Bukan Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Merdeka.com - Sebuah tangkapan layar dari media Warta Kota Live berjudul "Perpres Disiapkan, Guru dan Dosen Bakal Masuk Kelompok Pertama yang Disuntik Vaksin Covid-19" beredar di media sosial Facebook. Salah satu pengunggah kabar ini juga menuliskan narasi bahwa anggota TNI, Polri dan ASN tidak termasuk dalam kelompok pertama atau kedua penerima vaksin Covid-19.

"Kelompok pertama yg di vasin1. Dokter dan nakes2. Guru dosen termasuk ustad ustadzah3. Anak anak

Namun...Anggota kabinet, TNO, polri, ASNTidak masuk kelompok pertama atau kedua"

Penelusuran

Penjelasan terkait tangkapan layar media Warta Kota Live berjudul "Perpres Disiapkan, Guru dan Dosen Bakal Masuk Kelompok Pertama yang Disuntik Vaksin Covid-19" memang benar. Artikel tersebut diterbitkan pada 29 September 2020.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan, dosen dan guru bakal masuk kelompok pertama yang mendapatkan suntikan vaksin Covid-19.

Ia memastikan pemerintah memprioritaskan para pendidik yang menjadi garda terdepan di dunia pendidikan.

"Para dosen dan guru merupakan prioritas untuk penerima vaksin pertama," ucap Muhadjir dalam webinar yang digelar UMY, Senin (28/9/2020).

Kemudian dalam artikel merdeka.com berjudul "Tenaga Medis, TNI, Polri Hingga Legislatif Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19" pada 12 Oktober 2020, dijelaskan bahwa TNI dan Polri tetap menjadi prioritas penerima vaksin Covid-19.

Pemerintah telah menentukan kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19 tahap awal. Adapun kelompok pertama yang diprioritaskan mendapat vaksinasi adalah, paramedis, TNI, Polri, aparat hukum, dan pelayanan publik sebanyak 3,4 juta orang dengan total kebutuhan 6,9 juta dosis.

"Kemudian (kelompok kedua) masyarakat, tokoh agama, daerah, kecamatan, RT/RW 5,6 (juta orang), (kebutuhan vaksin) 11 juta (dosis)," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai rapat bersama Presiden Jokowi, Senin (12/10).

Selanjutnya, seluruh tenaga pendidik mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi. Airlangga mengatakan setidaknya ada 4,3 juta orang yang masuk kelompok prioritas ini dengan total kebutuhan vaksin sebanyak 8,7 juta dosis.

Lalu, aparatur pemerintah baik di pusat maupun daerah serta legislatif dengan sebanyak 2,3 juta orang dengan kebutuhan 4,6 juta dosis. Kelompok prioritas kelima yakni, peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sekitar 86 juta orang dengan total kebutuhan vaksin 173 juta dosis.

Terakhir, adalah masyarakat yang berusia 19-59 tahun sebesar 57 orang dengan kebutuhan vaksin sekitar 115 juta dosis. Dengan begitu, dia mengungkapkan, ada 160 juta penduduk Indonesia yang ditargetkan mendapatkan vaksin Covid-19 dengan total kebutuhan 320 juta dosis.

Airlangga menjelaskan, pemerintah menargetkan 135 juta untuk 135 juta penduduk Indonesia dapat disuntik vaksin corona pada 2021. Nantinya, satu orang akan di vaksin dua kali sehingga total kebutuhan vaksin tahap awal sekitar 270 juta.

"Sisanya nanti terus didorong untuk 2022," terangnya.

Kesimpulan

Informasi TNI, Polri dan ASN bukan prioritas penerima vaksin Covid-19 adalah hoaks. Prioritas penerima vaksin, yakni paramedis, TNI, Polri, aparat hukum, dan pelayanan publik. Kemudian kelompok kedua, tokoh agama dan masyarakat. Kelompok ketiga seluruh tenaga pendidik mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi, dan kelompok keempat masyarakat yang berusia 19-59 tahun.

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.