Banten Cegah Kerumunan Akhir Tahun, Tempat Umum Akan Ditutup dan Imbau Ibadah Virtual

Merdeka.com - Untuk mencegah terjadinya kerumunan dalam perayaan natal dan tahun baru, Pemerintah Daerah Provinsi Banten sepakat untuk melakukan beberapa upaya preventif. Dilansir dari Liputan6.com, di Serang, pemerintah setempat akan menutup seluruh lokasi yang berpotensi menimbulkan keramaian, salah satunya alun-alun kota.

Dalam pelaksanaan ibadah Natal, pemerintah juga mengimbau kepada para jemaat dari luar kota, agar beribadah di rumah secara virtual. Bukan tanpa alasan, imbauan ini dilakukan untuk menghindari kerumunan.

"Dalam rangka tahun baru kami pastikan tidak ada kerumunan, pesat pira, membunyikan terompet dan petasan. Tempat hiburan di Kota Serang kita tutup, termasuk alun-alun kita tutup. Untuk umat Nasrani yang tinggal di Kota Serang, bisa datang langsung ke gereja dengan batas maksimum diisi hanya 30 persen jemaat," kata Wali Kota Serang, Safrudin, kepada awak media, Kamis (17/12/2020).

Tidak Ada Perayaan Tahun Baru di Kota Cilegon

Sanksi sosial di Tangerang Selatan ©2020 Liputan6/editorial Merdeka.com

Tak hanya di Serang, Pemerintah Kota Cilegon turut melakukan hal serupa. Pemkot tidak akan mengizinkan acara yang mengundang keramaian di momen tahun baru.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui Surat Edaran (SE) bernomor 360/2289/BPBD, tentang larangan penyelenggaraan perayaan pergantian Tahun Baru di Kota Cilegon.

Surat Edaran tertanggal 16 Desember 2020 tersebut turut disetujui dan ditandatangani oleh Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi. Disampaikan oleh Satgas Covid-19 Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra yang mengamini surat tersebut. Ia menyatakan jika pemerintah kota melarang adanya keramaian perayaan tahun baru, baik di dalam maupun luar ruangan

Sanksi Pembubaran

Dalam kesempatan itu, Ahmad Aziz juga mengatakan, bagi warga yang melanggar surat edaran, akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Sanksi berupa tindakan dari Satpol PP bersama Dishub, Polri, dan TNI, hingga membubarkan kerumunan warga.

"Satpol PP selaku penegak perda yang akan menindak. Apakah nanti akan teguran, pembubaran, sanksinya nanti pasti adalah. Pertama adalah pembubaran jika terjadi kerumunan," katanya.  

Sanksi Berlaku bagi Individu dan Instansi yang Bandel

Sanksi lainnya berupa kerja sosial dan denda yang sudah ditentukan. Ia melanjutkan, bagi individu, sanksi akan diberlakukan teguran, kemudian kerja sosial. Di level berikutnya, akan didenda Rp100 ribu.

Untuk perkantoran, institusi dan tempat usaha yang nekat buka atau menimbulkan kerumunan, sanksi berupa dengan teguran hingga denda Rp300 ribu.

"Jika masyarakat masih berkerumun, maka akan diterapkan ketentuan perwali, terkait penegakkan disiplin. Ada sanksi administrasi, denda dan sebagainya," katanya.