Bahas RKPD 2018, Sekda rapat dengan Tim Sinkronisasi di Balai Kota
Merdeka.com - Tim Sinkronisasi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda)DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota, Sabtu (20/5). Pertemuan tersebut membahas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018.
"Jadi kami mendapat undangan dari Pak Sekda, untuk mulai membahas RKPD 2018. Dan memang saya kira Pak Sekda menjalankan amanah dari Permendagri nomor 32 tahun 2017 kan," kata kepala Tim Sinkronisasi Sudirman Said di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Sudirman mengatakan, pertemuan itu berdasarkan dari permendagri nomor 32 tahun 2017, yakni gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk dilibatkan dalam penyusunan anggaran perbelanjaan daerah tahun 2018.
"Bahwa ke depan karena memang gubernur sudah terpilih ya anggaran 2018 ke depan memang menjadi tanggung jawab untuk ikut serta. Memberi kontribusi," ujar dia.
Namun, mantan menteri Energi dan Suber Daya Mineral (ESDM) di era Presiden Joko Widodo ini belum mau berkomentar banyak soal pertemuan yang saat ini masih berlangsung.
"Selesai itu saya jelasin. Kita dengarin dulu Pak Sekda bagaimana," kata dia.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal tersebut diungkapkan Diani Sadiwati sebagai Staf Khusus Bidang Pembangunan Berkelanjutan, Otorita IKN.
Baca SelengkapnyaPengganti Resmi Dilantik, AWK Kosongkan Ruang Kerjanya di DPD Bali
Baca SelengkapnyaPemprov Kaltim sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun ke depan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mereka mengaku kalau saat dilakukan tanda tangan, Asep dalam masa penyembuhan.
Baca SelengkapnyaMentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaMendagri menjelaskan pentingnya penerapan prinsip top down dan bottom up dalam menyusun rencana pembangunan.
Baca SelengkapnyaKPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.
Baca SelengkapnyaKementerian Perhubungan resmi membuka posko terpadu angkutan lebaran yang beroperasi mulai 3-18 April 2024.
Baca SelengkapnyaIni menyusul, rencana pemerintah untuk memindahkan usai Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur mulai 2024 nanti.
Baca Selengkapnya