Kaji Rencana Sekolah Gratis, Pemprov DKI Bakal Hapus KJP?
Jika usulan program sekolah gratis diterapkan di Jakarta, kemungkinan besar Kartu Jakarta Pintar (KJP) bakal dihapus
Jika usulan program sekolah gratis diterapkan di Jakarta, kemungkinan besar Kartu Jakarta Pintar (KJP) bakal dihapus
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui Dinas Pendidikannya sedang mengkaji rencana sekolah gratis. Nantinya, siswa tidak mampu yang tak mendapat kuota sekolah negeri tetap bisa bersekolah hratis di sekolah swasta.
"(Usulan) sekolah gratis, sedang dalam kajian," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo, Jumat (15/3).
Purwosusilo menjelaskan jika usulan program sekolah gratis diterapkan di Jakarta, kemungkinan besar Kartu Jakarta Pintar (KJP) bakal dihapus.
"Sepertinya kalau nanti sekolah gratis, maka tidak ada lagi yang namanya bansos itu (KJP)," katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Abdul Aziz Muslim mengatakan, seluruh anak di Jakarta seharusnya bisa mendapatkan pendidikan gratis. Termasuk siswa dan siswi yang bersekolah di swasta.
Pasalnya, hanya siswa dan siswi yang lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri yang merasakan pendidikan gratis. Sedangkan tidak lolos, terpaksa masuk ke sekolah swasta dengan biaya yang tak murah.
Padahal, mereka belaja di sekolah swasta harus membayar iuran rutin. Berbeda dengan sekolah negeri yang tidak memberlakukan hal tersebut.
“Saya berharap kalau KJP itu dihapus, jadi disamain aja negeri atau swasta semua gratis. Kita punya anggaran,” ujar Abdul Azis Muslim, dikutip dari situs DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/3).
Ia menyayangkan, pendaftaran KJP sangat sulit dan banyak syarat yang harus dipenuhi. Belum lagi masalah zonasi yang kerap dikeluhkan warga Jakarta saat PPDB setiap tahunnya.
“Jadi nggak ribet kalau semua sekolah gratis. Juga nggak ada lagi setiap tahun kita musti komplain masalah zonasi dan KJP. Zaman periode lalu itu tidak ada masalah untuk KJP. Tapi lain cerita saat ini orang mau dapet KJP itu sangat sulit. Mulai dari Disdik, Dinas Sosial, Dinas PPAPP, musti melewati itu semua,” pungkas Aziz.
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengkritik keras rencana Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto mengimpor 1,5 juta ekor sapi demi Program Susu Gratis.
Baca SelengkapnyaPasutri ini selalu mengingat pesan orang tuanya untuk tidak mengukur pekerjaan dengan uang yang didapat.
Baca SelengkapnyaJelang pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh KPU, pembelajaran jarak jauh diterapkan di sebagian sekolah di Jakarta
Baca SelengkapnyaPerhimpunan Guru mengatakan, anggaran BOS saat ini tidak bisa menutupi kebutuhan sekolah.
Baca SelengkapnyaIa terpaksa harus menempuh kejar paket C untuk bisa mendapat ijazah bukti dirinya tuntas belajar
Baca SelengkapnyaMardani menilai, Sirekap bermasalah sejak awal. Meski begitu, Mardani tetap mendorong KPU untuk transparan.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan kehadiran SMKN Jateng ini mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, Dishub memastikan bakal membuka kembali pendaftaran jika masih ada kuota yang tersisa.
Baca SelengkapnyaTahun ini, Pemkab Kediri membuka peluang untuk 130 pelajar dari keluarga kurang mampu.
Baca Selengkapnya