Kuasa Hukum Berharap Hakim PN Jaksel Kabulkan Praperadilan Ravio Patra
Merdeka.com - Kuasa hukum Ravio Patra berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Praperadilan atas perkara yang menjerat kliennya. Kubu Ravio menyatakan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terkait kasus dugaan penyebaran berita onar yang dituduhkan terhadap kliennya telah melawan hukum.
"Kami memohon kiranya dapat diberikan putusan yang amarnya sebagai berikut, menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya," ujar Tim Hukum Ravio, Nelson Nikodemus Simamora di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/7).
Tim hukum lainnya, Alghiffari Aqsa, mengatakan Ravio ditangkap tanpa permintaan keterangan terlebih dahulu sebagai saksi. Ravio ditangkap pada hari yang sama sejak laporan polisi dibuat, yaitu 22 April 2020.
Padahal, menurut Alghifari, penangkapan sedianya dilakukan ketika status seseorang sudah tersangka dan berdasarkan minimal dua bukti yang cukup.
Maka dari itu, tim hukum berpandangan penangkapan Ravio dilakukan secara sewenang-wenang dan mencederai prinsip due process of law.
Ia menjelaskan, dalam proses penangkapan terdapat syarat materiil dan formil sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014. Tim kuasa hukum mengatakan Ravio sempat ditetapkan sebagai tersangka padahal belum ada gelar perkara.
"Penangkapan terhadap Pemohon pada 22 April 2020 tidak sah karena penangkapan sebagai upaya paksa harus ditujukan kepada tersangka, sementara dalam perkara a quo status pemohon adalah saksi," kata Alghifari.
Alghifari melanjutkan, polisi dianggap melawan hukum saat melakukan penggeledahan terkait kasus yang dituduhkan terhadap Ravio. Kata dia, polisi melakukan penggeledahan tanpa disertai dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, tanpa disaksikan minimal dua saksi, dan tanpa adanya keadaan mendesak sebagaimana termuat dalam Pasal 33 KUHAP.
Selain itu, polisi juga melanggar Peraturan Kepala Bareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana saat melakukan penggeledahan dan penyitaan.
"Oleh karenanya penggeledahan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon adalah perampasan dan merupakan penggeledahan sewenang-wenang, dan harus dinyatakan tidak sah," kata dia.
Persidangan Praperadilan ini akan dilanjutkan pada Selasa (7/7) besok dengan agenda jawaban dari Termohon, dalam hal ini Polda Metro Jaya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya tak mempermasalahkan aktivis sekaligus peneliti kebijakan publik Ravio Patra mengambil upaya praperadilan.
Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat, itu merupakan hak setiap warga termasuk Ravio Patra.
"Untuk masalah perkembangan praperadilannya kan itu haknya ya, hak siapa aja boleh mengajukan itu dan kita melayani sifatnya," kata dia, Jumat (19/6/2020).
Tubagus mengaku siap menghadapi gugatan yang diajukan Ravio Patra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Masyarakat mengajukan siapapun itu adalah hak ada panggilan dari pengadilan. Kita hadir. Kan sekarang prosesnya masih belum tau kita seperti apa masih berjalan," ujar dia.
Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polisi telah menjerat ke-37 tersangka sesuai pasal 365 dan 363 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 9 tahun.
Baca SelengkapnyaETH tak bicara banyak. Dia buru-buru masuk ke ruang pemeriksaan didampingi kuasa hukumnya.
Baca SelengkapnyaKapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyebut para tahanan dapat meloloskan diri dengan cara melewati ventilasi ruang sel.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cerita Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan yang sempat mempunyai cita-cita ingin ditempatkan di Polda Metro Jaya.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya menyatakan menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan tersangka Siskaeee atas kasus dugaan film porno.
Baca SelengkapnyaKapolda Metro mengeluarkan maklumat melarang sejumlah kegiatan masyarakat yang bisa berdampak negatif, selama Ramadhan 1445.
Baca SelengkapnyaKini status hukum Firli Bahuri sebagai tersangka tetap berlaku.
Baca SelengkapnyaSelain saksi ahli, Aiman juga membawa alat bukti lainnya berupa dokumen terkait kasus yang sedang dimohonkan dalam praperadilan di PN Jaksel.
Baca SelengkapnyaKapolda Metro Jaya mengatakan, seluruh personel diharapkan siap melaksanakan tugas yang telah diberikan.
Baca Selengkapnya