PSI Soal Tender Stadion BMW: KPK Harus Dilibatkan Karena Memang Janggal
Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan hasil tender Stadion Jakarta Internasional Stadium (JIS) atau biasa dikenal dengan Stadion BMW. Pasalnya terdapat selisih Rp300 miliar dalam penentuan pemenang tender stadion terbesar di Jakarta itu.
Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Wiliam Aditya Sarana mengatakan, pihaknya akan memanggil PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk meminta penjelasan terkait tender tersebut. Namun, dia mengungkapkan, pemanggilan masih menunggu alat kelengkapan dewan.
"Setelah alat kelengkapan dewan sudah jadi fraksi PSI akan mendorong pemanggilan kepada Jakpro," katanya kepada merdeka.com, Selasa (10/9).
Dia mengungkapkan, PSI nantinya akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kejanggalan tender tersebut.
"KPK juga harus dilibatkan karena memang janggal," tutup Wiliam.
Untuk diketahui peserta tender pembangunan Stadion BMW hanya diikuti 2 peserta. Peserta kerja sama operasional (KSO) pertama adalah PT Wijaya Karya Bangunan Gedung-PT Jaya Konstruksi-PT PP. Sementara KSO kedua, PT Adhi Karya-PT Hutama Karya-PT Nindya Karya-PT Indah Karya.
Menariknya, KSO Wijaya Karya menang dengan nilai penawaran lebih tinggi dibandingkan dengan KSO Adhi Karya. Dalam dokumen Pengumuman Peringkat Nomor: 006/KU5000/102/VII/2019 tertanggal 8 Agustus 2019 yang diterima merdeka.com, KSO Adhi Karya memberikan harga penawaran Rp3.782.969.000.000, atau lebih rendah Rp300 miliar dari KSO Wijaya Karya.
Dalam dokumen tersebut, KSO Wijaya Karya mendapatkan nilai teknis 66,14 persen dan nilai harga 27,78 persen. Sementara KSO Adhi Karya mendapatkan nilai teknis 60,17 persen dan nilai harga 15 persen.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaPemanggilan Febri Diansyah Cs Usai diungkapkan saksi pada saat sidang perkara gratifikasi dan pemerasan SYL.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.
Baca Selengkapnyakowi masih menunggu Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan rekapitulasi.
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaLaporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Baca SelengkapnyaKIM menghormati proses perhitungan suara yang tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI
Baca Selengkapnya