Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PSI Soal Tender Stadion BMW: KPK Harus Dilibatkan Karena Memang Janggal

PSI Soal Tender Stadion BMW: KPK Harus Dilibatkan Karena Memang Janggal Gedung DPRD DKI . ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan hasil tender Stadion Jakarta Internasional Stadium (JIS) atau biasa dikenal dengan Stadion BMW. Pasalnya terdapat selisih Rp300 miliar dalam penentuan pemenang tender stadion terbesar di Jakarta itu.

Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Wiliam Aditya Sarana mengatakan, pihaknya akan memanggil PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk meminta penjelasan terkait tender tersebut. Namun, dia mengungkapkan, pemanggilan masih menunggu alat kelengkapan dewan.

"Setelah alat kelengkapan dewan sudah jadi fraksi PSI akan mendorong pemanggilan kepada Jakpro," katanya kepada merdeka.com, Selasa (10/9).

Dia mengungkapkan, PSI nantinya akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kejanggalan tender tersebut.

"KPK juga harus dilibatkan karena memang janggal," tutup Wiliam.

Untuk diketahui peserta tender pembangunan Stadion BMW hanya diikuti 2 peserta. Peserta kerja sama operasional (KSO) pertama adalah PT Wijaya Karya Bangunan Gedung-PT Jaya Konstruksi-PT PP. Sementara KSO kedua, PT Adhi Karya-PT Hutama Karya-PT Nindya Karya-PT Indah Karya.

Menariknya, KSO Wijaya Karya menang dengan nilai penawaran lebih tinggi dibandingkan dengan KSO Adhi Karya. Dalam dokumen Pengumuman Peringkat Nomor: 006/KU5000/102/VII/2019 tertanggal 8 Agustus 2019 yang diterima merdeka.com, KSO Adhi Karya memberikan harga penawaran Rp3.782.969.000.000, atau lebih rendah Rp300 miliar dari KSO Wijaya Karya.

Dalam dokumen tersebut, KSO Wijaya Karya mendapatkan nilai teknis 66,14 persen dan nilai harga 27,78 persen. Sementara KSO Adhi Karya mendapatkan nilai teknis 60,17 persen dan nilai harga 15 persen.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
KPK Buka Peluang Hadirkan Febri Diansyah Cs Disidang Syahrul Yasin Limpo
KPK Buka Peluang Hadirkan Febri Diansyah Cs Disidang Syahrul Yasin Limpo

Pemanggilan Febri Diansyah Cs Usai diungkapkan saksi pada saat sidang perkara gratifikasi dan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Mengenal Tugas KPU dan Wewenangnya, Perlu Diketahui
Mengenal Tugas KPU dan Wewenangnya, Perlu Diketahui

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jokowi Masih Tunggu Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 oleh KPU
Jokowi Masih Tunggu Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 oleh KPU

kowi masih menunggu Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan rekapitulasi.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
BPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar
BPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar

Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Baca Selengkapnya
Ditanya Susunan Kabinet Koalisi Prabowo, AHY: Ini Pertanyaan yang Ditanya oleh Semua
Ditanya Susunan Kabinet Koalisi Prabowo, AHY: Ini Pertanyaan yang Ditanya oleh Semua

KIM menghormati proses perhitungan suara yang tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI

Baca Selengkapnya