Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sekwan Tunggu Keputusan Dinkes Terkait Vaksinasi Keluarga Anggota DPRD DKI

Sekwan Tunggu Keputusan Dinkes Terkait Vaksinasi Keluarga Anggota DPRD DKI Tanaga kesehatan disuntik vaksin Covid-19 dosis kedua. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Pemberian vaksin terhadap keluarga anggota DPRD DKI Jakarta belum mendapat persetujuan dari Pemprov DKI. Pelaksana tugas sekretaris dewan, Hadameon Aritonang menyebutkan perlu ada koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Kesehatan.

Dame mengatakan, jika Dinas Kesehatan menyatakan terdapat ketersediaan dosis vaksin untuk keluarga anggota DPRD maka proses penyuntikan bisa dilakukan. Untuk itu, kata Dame, pihaknya juga akan menyampaikan informasi ketersediaan vaksin kepada Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi.

"Kalau Dinkes menyatakan sudah ada, sudah bisa untuk keluarga baru kami koordinasikan dengan Pak Ketua DPRD DKI," kata Dame, Kamis (4/3).

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik membenarkan adanya usulan keluarga anggota dewan turut menjadi daftar penerima vaksin saat ini.

Politikus Gerindra itu berdalih sebagai anggota dewan sangat rentan tertular terhadap Covid-19. Sementara kalster penularan tertingi terjadi di keluarga. Taufik ingin agar para anggota dewan tidak menularkan virus kepada keluarga mereka.

"Saya kira begini, kan lingkungan kita masa enggak kita jagain. Lingkungan kit harus kita jaga dong yang salah apa?" Kata Taufik, Rabu (3/3).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kemudian menyatakan pihaknya akan menolak permintaan DPRD tersebut karena bukan prioritas.

"Iya dong (tolak), kita ada tahapannya prioritas, prioritasnya kan bukan keluarga. Prioritas tenaga kesehatan, tadi pedagang pasar, nanti petugas publik seperti sopir bus, kondektur, dan sebagainya. Aparat keamanan, pokoknya profesi yang berinteraksi dengan masyarakat banyak, itu yang jadi prioritas," kata Riza di Balai Kota.

Riza menyatakan, prioritas program vaksinasi saat ini adalah mereka yang banyak berinteraksi langsung dengan masyarakat dan berada di luar rumah. Sementara bagi keluarga lebih baik berada di rumah saja.

"Keluarga kita lebih baik berada di rumah, karena tempat terbaik bagi seluruh warga adalah berada di rumah. Yang keluar rumah siapa? Yang paling penting dan genting boleh ke luar rumah, itu pun tetap menggunakan prokes," ujarnya.

Selain itu, politikus Gerindra itu mengingatkan protokol kesehatan tetap dijalankan dan dijadikan kebiasaan meskipun sudah menerima vaksin.

"Sekalipun kita sudah berjalan vaksin alhamdulillah, namun protokol kesehatan tetap yang utama, jadikan protokol covid sebagai kebutuhan bukan karena regulasi, bukan karena aparat, bukan karena beratnya sanksi, tapi jadikan ini sebagai kebutuhan sehari-hari seperti kita menggosok gigi setiap hari," tandasnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Djarot PDIP Dukung Hak Angket: Supaya Kita Bisa Mengevaluasi Kebijakan Pemerintah
Djarot PDIP Dukung Hak Angket: Supaya Kita Bisa Mengevaluasi Kebijakan Pemerintah

Djarot menegaskan tak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket

Baca Selengkapnya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Tunggu Arahan KPU Soal ODGJ Mencoblos Pemilu, RSKD Dadi Makassar Siapkan 14 Dokter Psikiatri
Tunggu Arahan KPU Soal ODGJ Mencoblos Pemilu, RSKD Dadi Makassar Siapkan 14 Dokter Psikiatri

RSKD Dadi Makassar merupakan rumah sakit khusus untuk penanganan pasien dengan gangguan kejiwaan.

Baca Selengkapnya
Ketua DPRD DKI Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Pemprov Beli Lahan Sendiri di Jakbar
Ketua DPRD DKI Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Pemprov Beli Lahan Sendiri di Jakbar

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta penegak hukum menyelidiki kasus dugaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota membeli lahan sendiri di Kalideres.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.

Baca Selengkapnya
Cegah Dualisme Kekuasaan, Kewenangan Wapres Sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi Diminta DPD Dikaji Ulang
Cegah Dualisme Kekuasaan, Kewenangan Wapres Sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi Diminta DPD Dikaji Ulang

DPD tidak ingin terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi menimbulkan pecah kongsi antara keduanya.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya