Sekwan Tunggu Keputusan Dinkes Terkait Vaksinasi Keluarga Anggota DPRD DKI
Merdeka.com - Pemberian vaksin terhadap keluarga anggota DPRD DKI Jakarta belum mendapat persetujuan dari Pemprov DKI. Pelaksana tugas sekretaris dewan, Hadameon Aritonang menyebutkan perlu ada koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Kesehatan.
Dame mengatakan, jika Dinas Kesehatan menyatakan terdapat ketersediaan dosis vaksin untuk keluarga anggota DPRD maka proses penyuntikan bisa dilakukan. Untuk itu, kata Dame, pihaknya juga akan menyampaikan informasi ketersediaan vaksin kepada Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi.
"Kalau Dinkes menyatakan sudah ada, sudah bisa untuk keluarga baru kami koordinasikan dengan Pak Ketua DPRD DKI," kata Dame, Kamis (4/3).
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik membenarkan adanya usulan keluarga anggota dewan turut menjadi daftar penerima vaksin saat ini.
Politikus Gerindra itu berdalih sebagai anggota dewan sangat rentan tertular terhadap Covid-19. Sementara kalster penularan tertingi terjadi di keluarga. Taufik ingin agar para anggota dewan tidak menularkan virus kepada keluarga mereka.
"Saya kira begini, kan lingkungan kita masa enggak kita jagain. Lingkungan kit harus kita jaga dong yang salah apa?" Kata Taufik, Rabu (3/3).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kemudian menyatakan pihaknya akan menolak permintaan DPRD tersebut karena bukan prioritas.
"Iya dong (tolak), kita ada tahapannya prioritas, prioritasnya kan bukan keluarga. Prioritas tenaga kesehatan, tadi pedagang pasar, nanti petugas publik seperti sopir bus, kondektur, dan sebagainya. Aparat keamanan, pokoknya profesi yang berinteraksi dengan masyarakat banyak, itu yang jadi prioritas," kata Riza di Balai Kota.
Riza menyatakan, prioritas program vaksinasi saat ini adalah mereka yang banyak berinteraksi langsung dengan masyarakat dan berada di luar rumah. Sementara bagi keluarga lebih baik berada di rumah saja.
"Keluarga kita lebih baik berada di rumah, karena tempat terbaik bagi seluruh warga adalah berada di rumah. Yang keluar rumah siapa? Yang paling penting dan genting boleh ke luar rumah, itu pun tetap menggunakan prokes," ujarnya.
Selain itu, politikus Gerindra itu mengingatkan protokol kesehatan tetap dijalankan dan dijadikan kebiasaan meskipun sudah menerima vaksin.
"Sekalipun kita sudah berjalan vaksin alhamdulillah, namun protokol kesehatan tetap yang utama, jadikan protokol covid sebagai kebutuhan bukan karena regulasi, bukan karena aparat, bukan karena beratnya sanksi, tapi jadikan ini sebagai kebutuhan sehari-hari seperti kita menggosok gigi setiap hari," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Djarot menegaskan tak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket
Baca SelengkapnyaKedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca SelengkapnyaMentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaRSKD Dadi Makassar merupakan rumah sakit khusus untuk penanganan pasien dengan gangguan kejiwaan.
Baca SelengkapnyaKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta penegak hukum menyelidiki kasus dugaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota membeli lahan sendiri di Kalideres.
Baca Selengkapnyaapakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.
Baca SelengkapnyaDPD tidak ingin terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi menimbulkan pecah kongsi antara keduanya.
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca Selengkapnya