Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

YLKI keluhkan rumitnya mendapatkan SHM apartemen

YLKI keluhkan rumitnya mendapatkan SHM apartemen Apartemen Green Pramuka City. ©2016 Merdeka.com/greenpramukacity.com

Merdeka.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM). Hal ini terkait curhatan Komika Muhadkly alias Acho yang mengkritik Apartemen Green Pramuka.

"Masalah SHM juga ini menjadi PR, dari pertemuan ini terbuktikan bahwasanya, pemda dan pemerintah pusat masih punya tugas yang sangat berat," kata Anggota Pengaduan dan Hukum YLKI Mustafa di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Rabu (9/8).

Dia mengungkapkan, jika pengeluaran SHM ini harus menunggu penyelesaian pembangunan seluruh tower dapat menjadi celah bagi pengembang untuk mengambil keuntungan sepihak. Sehingga, pemerintah harus memberikan solusi, dan tidak berhenti dalam mediasi.

"Kita berharap pemerintah tidak harus berpatok pada birokrasi lah, harus ada diskresi-diskresi lain, yang dilakukan pemerintah," jelasnya.

Sementara itu Kepala Sesi Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Yuli Astuti mengatakan belum ada aturan di mana pengembang dapat ajukan SHM sebelum proses pembangunan selesai.

"Dulu bayangannya mungkin untuk 1 tower, jadi SLF selesai, kemudian bisa langsung sertifikat sah rusun. Tapi ternyata perencanaan ini bisa berblok-blok. Nah ini aturannya yang belum mengatur. Ini yang harus memang menjadi tugas pemerintah untuk membuat mekanisme seperti apa apabila ada seperti ini," pungkas Yuli.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sebelum Diperiksa, Ini Dalih Firli Bahuri soal Apartemen di Jaksel Tak Dilaporkan dalam LHKPN
Sebelum Diperiksa, Ini Dalih Firli Bahuri soal Apartemen di Jaksel Tak Dilaporkan dalam LHKPN

Penasihat Hukum Firli Bahuri mengklarifikasi aset milik kliennya yang tidak terdaftar di LHKPN

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Ungkap Keluarga Syahrul Yasin Limpo Terlibat Pengaturan Proyek di Kementan
Dewas KPK Ungkap Keluarga Syahrul Yasin Limpo Terlibat Pengaturan Proyek di Kementan

Haris memastikan informasi keterlibatan keluarga SYL diperkuat dengan keterangan beberapa saksi yang sudah diperiksa dalam persidangan etik.

Baca Selengkapnya
Ada Usulan Waktu Kerja Jadi 4 Hari Seminggu, Begini Respons BKN
Ada Usulan Waktu Kerja Jadi 4 Hari Seminggu, Begini Respons BKN

Bahkan YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Penangguhan Penahanan Siskaeee Ditolak
Penangguhan Penahanan Siskaeee Ditolak

Penahanan Siskaeee untuk mempermudah proses penyidikan yang sedang berjalan.

Baca Selengkapnya
Dulu Mengkritik Sekarang Memuji IKN, Ini Penjelasan AHY
Dulu Mengkritik Sekarang Memuji IKN, Ini Penjelasan AHY

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan alasan dirinya kini memuji pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Baca Selengkapnya
Sidang Etik Dewas KPK: Firli Bahuri Pernah Komunikasi dengan SYL, Tapi Klaim Tak Ingat yang Dibahas
Sidang Etik Dewas KPK: Firli Bahuri Pernah Komunikasi dengan SYL, Tapi Klaim Tak Ingat yang Dibahas

Dewas KPK mengungkapkan Firli Bahuri Pernah Komunikasi dengan SYL

Baca Selengkapnya
TNI Masih Tunggu Syarat Ini untuk Pindah ke IKN
TNI Masih Tunggu Syarat Ini untuk Pindah ke IKN

Jenderal Bintang Empat TNI tersebut belum bisa menjabarkan waktu pastinya untuk pemindahan prajurit.

Baca Selengkapnya
Kejagung Buka Suara Terkait Sosok HL, Pemilik Rumah di PIK Digeledah Dalam Kasus Korupsi Timah
Kejagung Buka Suara Terkait Sosok HL, Pemilik Rumah di PIK Digeledah Dalam Kasus Korupsi Timah

Kejagung menyatakan banyak pihak yang keliru terkait sosok HL yang rumahnya digeledah penyidik.

Baca Selengkapnya
TNI Jelaskan Pembangunan Lahan Gudang Amunisi Kodam Jaya, Dimulai Tahun 1980 Sebelum Ada Perumahan Warga
TNI Jelaskan Pembangunan Lahan Gudang Amunisi Kodam Jaya, Dimulai Tahun 1980 Sebelum Ada Perumahan Warga

TNI bakal mengevaluasi salah satunya dengan merelokasi laham Gudmurad setelah insiden tersebut.Ada Perumahan Warga

Baca Selengkapnya