Bahkan YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Mulai 1 Februari 2024, Jerman resmi menerapkan sistem kerja 4 hari dalam seminggu. Artinya dalam sepekan pekerja bisa libur selama 3 hari.
Kebijakan tersebut pun menuai sorotan publik.
Bahkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Merespon hal tersebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan belum ada pembahasan terkait ide memangkas waktu kerja menjadi 4 hari dalam satu minggu.
Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Nanang Subandi mengatakan sistem kerja 4 hari dalam seminggu baru diterapkan di beberapa negara.
Namun, pemerintah Indonesia hingga saat ini belum melakukan pembahasan tersebut.
"Isu waktu kerja 4 hari tersebut belum memunculkan pembahasan konkret apapun di dalam negeri karena isu tersebut berasal dari penerapan yang dilakukan negara lain," kata Nanang kepada Liputan6.com, Senin (12/2).
Sebaliknya, BKN menilai sistem kerja saat ini masih relevan dengan kebutuhan dan beban kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Termasuk dalam lingkup manajemen ASN, sampai saat ini belum ada pembahasan perihal itu," kata Nanang.
Saat ini sistem kerja yang berjalan bagi ASN adalah 5 hari dalam seminggu. Artinya ada 2 hari sebagai waktu libur bagi aparatur negara.
"Bahkan di beberapa sektor jam kerja ASN tidak mengenal hari libur, contohnya sektor kesehatan dan pelayanan umum sejenis," tutur Nanang.
Nanang menegaskan, sistem manajemen kinerja ASN sudah diatur lebih lanjut melalui PP Manajemen PNS dan PPPK.
Pada beleid itu diatur mengenai target kerja organisasi dituangkan ke dalam target kerja individu secara terstruktur.
"Artinya, setiap individu PNS memiliki target kerja yang merujuk pada target organisasi sesuai tusinya (tugas dan fungsi)," kata Nanang.
Dengan demikian, sistem yang berjalan saat ini dinilai masih jadi ramuan yang efektif untuk kerja ASN/PNS di seluruh instansi Tanah Air.
Mekanisme saat ini juga berperan dan memonitor kinerja pegawai untuk meningkatkan produktivitas.
"Proses penilaian atau capaiannya sudah dilakukan by sistem, sehingga menjadi tolok ukur masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK Instansi untuk meningkatkan kinerja organisasinya," pungkasnya.
Bahkan YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Padahal YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman menilai tidak ada putusan apa pun dari Bawaslu Jakarta Pusat soal Gibran bagi-bagi susu pada kegiatan CFD.
Baca Selengkapnya
Dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2024 terdapat 100 lebih perusahaan BUMN yang ikut berpartisipasi.
Baca Selengkapnya
Gerakan itu sebagai bentuk kepanikan lantaran elektabilitas Prabowo-Gibran terus meningkat.
Baca Selengkapnya
Eks Sekjen PKB Lukman Edy menyatakan, hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu adalah pekerjaan sia-sia.
Baca Selengkapnya
SYL rekrut cucunya jadi staf ahli di Kementan dengan gaji Rp10 juta per bulan
Baca Selengkapnya
KPPS yang terdaftar kepesertaannya sehari sebelum pencoblosan Pemilu 2024 juga mendapatkan santunan
Baca Selengkapnya
Kapuspen TNI, Mayjen TNI Nugraha Gumilar mengakui penyiksaan terhadap anggota KKB itu adalah sebuah pelanggaran.
Baca Selengkapnya
Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi