Apakah Jepang Mendukung Palestina? Simak Ulasannya

Meskipun Jepang tidak memiliki keterlibatan militer yang signifikan di wilayah tersebut, negara ini telah menunjukkan dukungan politik dan kemanusiaan terhadap upaya perdamaian di Timur Tengah, khususnya dalam konteks konflik antara Israel dan Palestina.

Jepang menyerukan sikap moderat di kedua belah pihak dan mengupayakan solusi dua negara yang mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan rakyat Palestina. Melansir mofa.go.jp, Jepang terus mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan keinginan mereka untuk mendirikan sebuah negara.

Total bantuan Jepang melebihi 2,3 miliar dolar AS sejak tahun 1993. Selain itu, Pemerintah Jepang dan Otoritas Palestina terus mengembangkan hubungan persahabatan, yang tercermin dalam seringnya kunjungan VIP antara kedua belah pihak.

Jepang tertarik pada Timur Tengah karena sumber daya minyaknya, pasarnya, investasinya, dan jalur perairan internasionalnya termasuk Teluk Persia dan Terusan Suez. Kebutuhan energi Jepang menjadikan kawasan Timur Tengah penting.

Jepang adalah mitra dagang penting bagi Timur Tengah. Oleh sebab itu, perdamaian dan stabilitas kawasan ini sangat penting bagi Jepang dan seluruh komunitas internasional karena jalur perdagangan utama untuk impor dan ekspor bahan-bahan penting ada di sini.

Dilihat dari sejarahnya, Amerika tidak setuju dengan langkah Jepang yang mengakui hak-hak Palestina. AS dan sekutunya memberikan suara menentang masuknya Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan mengecamnya.

Zionisme ditolak oleh semua negara Barat lainnya, dan Jepang mengecamnya sebagai rasisme. Salah satu prinsip utama kebijakan Timur Tengah Jepang adalah dukungan terhadap perjuangan Palestina, mengutip laman berita The Sunday Guardian.

Beberapa pihak berwenang Jepang berpendapat bahwa penyelesaian perselisihan Israel-Palestina merupakan prasyarat untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah.

Pada tahun 1973, Pernyataan Nikaido dikeluarkan oleh pemerintah Jepang pada masa jabatan Perdana Menteri Kakuei Tanaka. Deklarasi ini mendesak Israel untuk bersabar sambil mengakui legitimasi Negara Palestina. Jepang telah banyak memanfaatkan bantuan dan bantuan pembangunannya sebagai bentuk pendekatan keamanan komprehensif terhadap Timur Tengah.

Selain itu, Jepang juga memanfaatkan sumber daya keuangannya untuk bantuan kemanusiaan dan ekonomi Palestina. Jepang, yang menyerukan solusi politik untuk memungkinkan Israel dan negara Palestina merdeka di masa depan untuk hidup berdampingan, telah memberikan bantuan sebesar $2,3 miliar kepada Palestina selama dekade terakhir, menurut dokumen kementerian luar negeri.

Jepang telah mempertahankan pendekatannya selama puluhan tahun sejak mengakui legitimasi Negara Palestina pada tahun 1973.

Jepang juga telah menyerukan sikap moderat di kedua belah pihak dan mengupayakan solusi dua negara yang mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan rakyat Palestina kapan pun ada peningkatan ketegangan.

Akibat Perang Hamas-Israel ini, Jepang tampaknya berada dalam posisi yang sulit karena dalam beberapa waktu terakhir, Partai Demokrat Liberal berupaya untuk berperan aktif dalam kepemimpinan global. Selain itu, Jepang memegang Presidensi G7 tahun ini dan juga kursi tidak tetap di Dewan Keamanan PBB.

Melalui interaksi dengan Palestina, perwakilan pemerintah Jepang mendukung strategi ini. Misalnya, dalam perjalanannya ke Timur Tengah sebagai menteri luar negeri pada tahun 2013, Perdana Menteri Fumio Kishida sendiri bertemu dengan rekan-rekan Palestina, seperti yang dilakukan Perdana Menteri Shinzo Abe pada masa jabatannya pada tahun 2018.

Ketika Militan Hamas menyerang beberapa Pusat Penduduk Israel, Militan Pertahanan Israel kemudian memulai “Operasi Pedang Besi,” sebuah kampanye militer besar-besaran yang bertujuan untuk melenyapkan militan Hamas secara total.

Kementerian Luar Negeri Jepang kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengecam tindakan Hamas dan juga menyampaikan keprihatinan terkait jatuhnya korban di Jalur Gaza. Apa yang terlihat dari pernyataan Jepang adalah bahwa hal ini mengisyaratkan pendekatan perang yang berbeda dibandingkan dengan anggota G7 lainnya.

Prancis, Jerman, Inggris, AS, dan Italia mengeluarkan pernyataan yang menyatakan dukungan mereka terhadap Israel dalam mempertahankan diri melawan Hamas.

Pemerintahan Kishida berharap konflik ini berakhir tanpa memberikan tekanan yang tidak semestinya pada Jepang. Perilaku kedua belah pihak (Israel dan Palestina) dalam kaitannya dengan sistem internasional yang berdasarkan hukum, khususnya hukum humaniter internasional akan memengaruhi masa depan perang ini.

Fakta bahwa Hamas menyerang sasaran sipil jelas-jelas melanggar hukum. Namun, pilihan Jepang untuk menjauhkan diri dari perang dan meminta kedua belah pihak menahan diri akan divalidasi jika Pasukan Pertahanan Israel juga menunjukkan kesediaan untuk melampaui batas-batas aturan pertempuran bersenjata.

Sebaliknya, jika tindakan kedua pihak jelas-jelas berbeda, maka akan lebih sulit bagi pemerintahan Kishida untuk mengurangi reaksinya guna memproyeksikan kepemimpinan di dunia.

Selain itu, Jepang juga perlu mempertimbangkan kebutuhan energinya dan ketergantungannya pada kawasan Timur Tengah dalam hal minyak dan sumber daya alam lainnya. Reaksi masyarakat Jepang terhadap perang juga penting karena sentimen masyarakat akan memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

Meski demikian, Menteri Luar Negeri Jepang Kamikawa Yoko membela hak Israel untuk melindungi dirinya sendiri dalam konflik yang sedang berlangsung melawan militan Palestina.

Kamikawa juga menghubungi timpalannya dari Iran, Hossein Abdollahian, untuk berbicara dengan Hamas guna meredakan ketegangan dalam konflik dengan Israel. Baik Kamikawa dan Abdollahian selanjutnya sepakat untuk bekerja sama untuk meningkatkan akses kemanusiaan ke Gaza.

Melalui organisasi internasional, Jepang berjanji memberikan bantuan kemanusiaan darurat sebesar $10 juta kepada penduduk di Jalur Gaza. Jepang yang mengimpor minyak mentah dalam jumlah besar dari Timur Tengah membutuhkan stabilitas di kawasan Timur Tengah.

Meskipun Jepang telah lama memiliki hubungan baik dengan Iran, musuh lama Israel, namun Jepang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat.

Selain itu, Menteri Luar Negeri Yoko Kamikawa mengunjungi Israel dan Yordania baru-baru ini dan berjanji untuk memberikan tambahan bantuan kemanusiaan senilai $65 juta kepada warga Palestina sehubungan dengan Konflik di Gaza. Karena Jepang memegang Kepresidenan G7, Jepang harus bekerja sama dengan komunitas internasional secara kolektif untuk meredakan ketegangan situasi.

Jepang harus berupaya memanfaatkan hubungan baik dengan negara-negara seperti UEA, Arab Saudi, dan Israel untuk mengambil peran lebih lanjut dalam membangun kembali Gaza. Pemerintahan Kishida akan melakukan segala upaya untuk sebisa mungkin tidak terlibat dalam kontroversi tersebut.

Mengingat Jepang saat ini merupakan kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia dan perekonomiannya terus menjadi sumber kekhawatiran bagi pemerintahan saat ini, memberikan dukungan finansial dan kemanusiaan kepada semua individu yang terkena dampak adalah tindakan yang masuk akal.

Jepang berupaya meredakan situasi antara Israel dan Hamas dan akan mengirimkan utusan perdamaian ke Timur Tengah. Untuk segera mengendalikan situasi, pemerintah Jepang akan terus berkoordinasi dengan dunia internasional dan berinteraksi dengan pihak-pihak terkait.

Konflik yang diakibatkan oleh serangan Hamas menimbulkan pertanyaan tentang apa yang dapat dilakukan Jepang dengan posisi kebijakannya yang unik. Kepresidenan Jepang di G7 telah memberikan kesempatan kepada Jepang untuk menunjukkan kepemimpinan dan lebih memposisikan diri sebagai pemain strategis dalam Konflik Timur Tengah ini.