Gonjang-ganjing RUU Penyiaran, Begini Aksi Jurnalis Jember dan Lumajang Tolak Aturan yang Mengancam Kebebasan Pers

Pertama, pasal 56 ayat 2 RUU Penyiaran mengancam kebebasan pers karena melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Pasal ini dapat menghambat upaya jurnalis mengungkap kebenaran dan menyampaikan informasi yang independen bagi masyarakat.

Kedua, RUU Penyiaran memberi wewenang terlalu luas kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang selama ini mengawasi penyiaran seperti TV dan radio. RUU Penyiaran pasal 1 ayat 9 dan 17 menunjukkan KPI akan diberikan tanggung jawab mengawasi konten digital juga.

Ketiga, RUU ini memberlakukan larangan-larangan berlebihan terhadap konten digital. Seperti larangan menampilkan konten yang mengandung unsur kekerasan, mistis, dan konten yang berhubungan dengan rokok, narkotika, serta gaya hidup negatif.

Aturan ini berpotensi menyebabkan sensor berlebihan dan pembatasan terhadap keberagaman konten seperti produk film yang tayang di Netflix, Disney+, Vidio, dan lain sebagainya.

Pasal-pasal dalam RUU Penyiaran juga diyakini berpotensi karet karena mengandung definisi-definisi yang belum jelas.

Salah satu pihak yang akan terdampak pasal karet ini adalah kreator konten. Kendati di dalam RUU Penyiaran tidak disebutkan secara eksplisit, namun Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis, dalam pembahasan ini mengatakan bahwa live streaming maupun rekaman, podcast dan sebagainya itu menjadi satu sama dengan isi siaran TV.

Puluhan jurnalis yang tergabung dalam organisasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Wartawan Lumajang (IWL) dan komunitas wartawan lainnya menggelar aksi protes terhadap RUU Penyiaran. Mereka kompak menutup mulut dengan lakban hitam di alun-alun Kabupaten Lumajang, Jumat (17/5/2024).

"Menutup mulut dengan lakban sebagai gambaran upaya pembungkaman terhadap pers melalui RUU Penyiaran," jelas Ketua PWI Lumajang Mujibul Choir di kabupaten setempat, Jumat (17/5), dikutip dari ANTARA.

Ketua IJTI Lumajang Wawan Sugiarto menambahkan, revisi RUU Penyiaran juga bertentangan dengan UU Pers.

Sebelumnya, pada Kamis (16/5/2024), puluhan  jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jember aksi damai menolak revisi RUU Penyiaran. 

"Larangan penayangan hasil peliputan jurnalisme investigasi mengancam kebebasan pers, sehingga kami tegas menolak RUU Penyiaran," jelas Sekretaris IJTI Tapal Kuda, Mahfud Sunardji di Jember, dikutip dari ANTARA.

Revisi RUU Penyiaran juga menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa pers diselesaikan di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Menurut para jurnalis Jember, hal ini tumpang tindih dengan kewenangan Dewan Pers.

"Hal itu akan memberangus peran Dewan Pers sebagai lembaga independen yang menyelesaikan sengketa pers. RUU Penyiaran akan tumpang tindih dengan UU Pers," imbuh Mahfud.