Mengesahkan Pernikahan Beda Agama, Agar Tak Disebut Kumpul Kebo

Mengesahkan Pernikahan Beda Agama, Agar Tak Disebut Kumpul Kebo
Ilustrasi pernikahan. ©Pexels/Emma Bauso
KHAS | 7 Juli 2022 09:05 Reporter : Erwin Yohanes

Merdeka.com - Tujuh tahun berpacaran bukan waktu yang sebentar. Berkali-kali pembicaraan serius membahas pernikahan berakhir buntu. Elza dan Hendi berbeda agama. Sampai pada satu titik, keduanya sepakat menikah dengan tetap mempertahankan keyakinan masing-masing.

Elza (28) mengenang kembali proses panjang mengurus pernikahannya lima tahun silam. Berpacaran dengan Hendi (30), sejak awal warga Bekasi itu sadar ada 'tembok tinggi' yang menjadi penghalang. Sebagai penganut Katolik, Elza tidak mau memaksakan calon suaminya berpindah agama. Demikian juga Hendi yang tidak pernah meminta Elza untuk menjadi mualaf agar mereka bisa segera menikah.

Pihak keluarga tidak mempermasalahkan pilihan Elza. Sikap berbeda muncul dari ibu Hendi. Sang ibu sempat meminta Hendi mempertimbangkan lagi dan berharap Elza masuk Islam.

"Kalau dari keluarga gue demokratis. Enggak pernah memaksakan dan enggak pernah masalah. Suami gue memberikan penjelasan ke ibunya yang pada akhirnya menyetujui. Karena orang tua juga sudah melihat bagaimana perjalanan kita dalam 7 tahun berpacaran," tutur Elza dalam perbincangan dengan merdeka.com akhir pekan lalu.

Proses panjang pun dimulai. Elza mengurus dispensasi nikah beda agama ke Gereja Katolik Keluarga Kudus Rawamangun, Jakarta Timur. "Itu ada programnya, namanya nikah dispensasi. Jadi pasangan kita yang bukan Katolik enggak akan disuruh masuk Katolik tapi memang ada syarat-syarat, misalnya mengikuti kursus nikah, pra nikah dan lain-lain," ujarnya.

Dalam kursus pernikahan itu, pihak gereja membekali pasangan bagaimana kehidupan berumah tangga. Selain itu, calon mempelai juga diselidiki latar belakangnya, termasuk apakah pernah menikah sebelumnya. Pihak gereja juga mengingatkan agar setelah menikah, anak mereka dididik secara Katolik.

"Kalau gue sama suami, mendidik anak soal agama itu urusan personal ya, jadi kalau anak gue maunya apa ya monggo. Tapi gue tetap mengajarkan dia secara Katolik dan suami gue secara Islam," ujar ibu beranak satu itu.

Permasalahan dimulai saat Hendi hendak mengurus formulir N1 hingga N4 di kelurahan. Dia tidak bisa mendapatkan formulir N1 Pengantar Nikah, formulir N2 Permohonan Kehendak Nikah, dan formulir N4 Persetujuan Calon Pengantin sebagai syarat pernikahan.

"Mereka (petugas kelurahan) hanya mengerti bahwa nikah itu harus satu agama. Jadi kita enggak bisa dapatkan (formulir) itu karena kita beda agama. Kalau mau salah satu harus ada yang pindah begitu. Gila, negara memaksakan seperti itu, parah ya," kata Elza.

Akhirnya, Elza dan Hendi menikah pada 28 Oktober 2017 secara Katolik melalui pemberkatan di gereja. Saat hendak mencatatkan pernikahan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mereka ditolak. Penyebabnya, Hendi tidak memiliki formulir N1 hingga N4 sebagai syarat.

Meski sudah menjelaskan kepada pegawai Disdukcapil bahwa dia sudah mendapat pengesahan pernikahan dari gereja, Elza dan Hendi gagal mencatatkan pernikahannya. Elza akhirnya bisa mencatatkan pernikahan di Disdukcapil setelah mendapatkan bantuan dari Kepala Disdukcapil DKI Jakarta. Alamat KTP Hendi di Jakarta Timur.

"Tiga bulan gue baru bisa (mencatatkan pernikahan) setelah minta bantuan Kepala Dinas Dukcapil DKI. Dia orangnya baik. Itu karena gue wartawan. Lu bayangin bagaimana mereka bukan wartawan ya, enggak punya akses mengerti seperti itu," kata Elza yang pernah menjadi jurnalis di media online itu.

2 dari 4 halaman

Demi Status Anak

anak rev2

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur membuat pasangan RA yang beragama Islam dan EDS wanita yang beragama Kristen lega. Keduanya akhirnya bisa mencatatkan pernikahan beda agama di Disdukcapil Surabaya.

Permohonan mereka dikabulkan pada 26 April 2022 melalui penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Saat dihubungi merdeka.com, RA enggan bercerita detail perihal gugatannya yang akhirnya dikabulkan PN Surabaya. Dia mengatakan, mengurus penetapan itu sesuai prosedur.

"Normal-normal saja seperti ngurus apa pun di (kantor) pemerintahan," ujarnya.

Dalam putusan PN Surabaya, hakim tunggal Imam Supriyadi menjelaskan pertimbangan mengabulkan gugatan itu. Perbedaan agama tidak bisa dijadikan larangan untuk melangsungkan pernikahan seperti diatur dalam Pasal 8 huruf f UU Perkawinan dan merujuk pada Pasal 35 huruf a UU No.23 tahun 2006.

Hakim Imam Supriyadi juga menyatakan, setiap orang memiliki hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya ketika ingin membangun rumah tangga dengan orang lain yang berbeda agama. Hal itu diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Merujuk UU No.1 tahun 1974, perkawinan merupakan hak asasi. Selain itu, mempertahankan keyakinan agama juga termasuk hak asasi warga.

Humas PN Surabaya, Parno menjelaskan, pasangan beda agama yang menikah bisa meminta penetapan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Terutama jika ditolak melangsungkan pernikahan agama oleh Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil.

"Pengadilan Negeri bisa mengabulkan dengan pertimbangan guna untuk menghindari kumpul kebo dan demi status anak biar jelas bapaknya," kata Parno.

Wakil Humas PN Surabaya Gede Agung yang dihubungi terpisah mengakui, putusan mengabulkan permohonan pernikahan beda agama telah menimbulkan reaksi publik. Namun, yang harus diingat, hakim PN Surabaya yang memeriksa dan menetapkan perkara itu telah memiliki pertimbangan yang sesuai dengan kepatutan serta undang-undang yang berlaku.

"Kami paham saja kalau ada reaksi semacam itu. Tapi Pertimbangan hakim yang memeriksa itu kan ada acuannya. Selama dalam proses pemeriksaan mengacu pada ketentuan yang mengatur baik UU Perkawinan, UU Adminduk. Dari pertimbangan itulah hakim akhirnya menetapkan mengizinkan pemohon untuk mencatatkan perkawinannya," jelasnya.

Terkait rencana gugatan atas putusan itu, Gede Agung menyatakan, hanya pihak pemohon atau keluarga pemohon yang dapat melakukan gugatan keberatan atas penetapan tersebut. PN Surabaya nantinya akan memeriksa legal standing pihak yang menggugat jika gugatan resmi diajukan.

"Hal itu tergantung dari pemohon, ada keberatan. Atau mungkin keluarga yang keberatan bisa ngajukan kasasi ke MA, atau gugatan pembatalan penetapan," ujarnya.

3 dari 4 halaman

Tak Mau Ribet Urus Administrasi

ribet urus administrasi rev2

Berbeda dengan pasangan RA dan EDS yang harus meminta penetapan ke pengadilan, Abin (28) bukan nama sebenarnya, tak mau ribet dengan urusan administrasi pencatatan pernikahan. Dia memilih menikah dengan mengikuti cara salah satu agama.

Warga Tambaksari, Surabaya, yang beragama Kristen itu menikah pada 2014 silam melalui pemberkatan di gereja. Istrinya yang beragama Islam, sepakat pernikahan dilakukan secara Kristen. Semua prosesi pra nikah hingga administrasi diurus secara Kristen.

"Dari situ kami mendapatkan surat pemberkatan dari gereja, lalu surat pemberkatan inilah yang kami bawa ke pencatatan sipil. Nah dari Dispendukcapil ini kami mendapatkan akta perkawinan," kata Abin kepada merdeka.com.

Dia mengaku tidak mengalami kesulitan karena telah mendapat surat pemberkatan pernikahan dari gereja. "Engak ada pertanyaan macam-macam lagi. Kami hanya melalui prosesi kedua orangtua ditanya, apakah ini anaknya, dan apakah mereka merestui pernikahan ini. Seingat saya hanya itu saja dan selesai," tuturnya.

Abin beralasan, pilihannya menikah secara Kristen semata-mata agar pengurusan administrasi tidak repot.

"Waktu itu saya berpikir tidak mau ribet proses administrasinya saja. Saya bersepakat dengan istri menikah dengan satu cara saja. Toh nanti juga tetap bisa menjalani kehidupan sesuai dengan agama masing-masing. Enggak ada masalah," ujarnya.

Pilihan yang hampir sama juga dilakukan Cintya (27), bukan nama sebenarnya. Warga Wonocolo, Surabaya itu menikah pada 2019 lalu secara Kristen demi alasan mempermudah urusan administrasi, meski suaminya beragama Islam.

Berbeda dengan Abin yang hanya menikah melalui pemberkatan di gereja, Cintya menjalani dua kali proses pernikahan, secara agama Kristen dan Islam.

"Kami menikah dengan pemberkatan sesuai agama Kristen dan melakukan ritual menikah siri secara agama Islam," ujarnya.

"Soal bagaimana menjalani kehidupan itu adalah ranah privasi masing-masing individu manusianya. Sampai hari ini kami juga tetap menjalani kehidupan agama masing-masing," imbuhnya.

Tidak ada hambatan yang dihadapi Cintya dan suami saat mendaftarkan pernikahan ke Disdukcapil. Semua syarat administrasi telah dipenuhi. Cintya juga tidak terpikir untuk meminta penetapan di pengadilan atas pernikahan beda agama yang dia jalani.

"Enggak lah, kami tidak mau ribet saja soal administrasi. Yang penting kami ini menjalani kehidupan dengan baik dengan cara kami. Soal agama adalah urusan kami masing-masing dengan Tuhan," pungkasnya.

4 dari 4 halaman

Bukan Mengesahkan Pernikahan Beda Agama

pernikahan beda agama rev2

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji menjelaskan, pihaknya tidak bermaksud menolak pencatatan pernikahan beda agama di instansinya. Aturan dalam Pasal 35 huruf a UU No 23 Tahun 2006 mensyaratkan, pencatatan akta perkawinan dapat dilakukan apabila ada penetapan dari pengadilan.

"Jadi ketika ada permohonan akta perkawinan non muslim yang seagama ke Dispendukcapil, langsung bisa kita proses. Tapi untuk permohonan beda agama, kita mengikuti aturan di UU, yakni membutuhkan syarat penetapan pengadilan," ujarnya kepada merdeka.com.

Terhadap pasangan RA dan EDS, Agus menyatakan pihaknya kini telah mencatatkan pernikahan keduanya karena telah melengkapi syarat.

"Menerbitkan akta perkawinan sudah menjadi tugas dan kewajiban Dispendukcapil. Termasuk apabila pengajuan akta perkawinan beda agama itu sudah ada keputusan atau penetapan hakim di pengadilan. Sehingga kita melaksanakan perintah putusan pengadilan dan kita terbitkan (akta perkawinan) tanggal 9 Juni tahun 2022," ujarnya.

Namun, Agus menegaskan, yang mengesahkan perkawinan beda agama bukanlah Dispendukcapil. Pihaknya hanya bertugas mencatatkan dan mengeluarkan akta perkawinan. "Semasa saya menjabat baru satu kali (menolak nikah beda agama)," pungkasnya.

(mdk/bal)

Baca juga:
Multitafsir Aturan Pernikahan Beda Agama
Pemerintah Tolak Pernikahan Beda Agama, Ini Landasan Hukumnya
Ma'ruf Amin: Nikah Beda Agama Dilarang!
DPR Tanya Calon Hakim Agung: Nikah Beda Agama Sah Tidak?
Penetapan Pengadilan Surabaya Terkait Nikah Beda Agama Digugat
PN Surabaya Sahkan Nikah Beda Agama, MUI: Bertentangan dengan UUD 45

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Opini