Anggota DPR Minta Pemerintah Longgarkan Aktivitas Pendidikan dan Pesantren

Anggota DPR Minta Pemerintah Longgarkan Aktivitas Pendidikan dan Pesantren
PERISTIWA | 1 Juni 2020 13:49 Reporter : Erwin Yohanes

Merdeka.com - Sejumlah sekolah maupun pondok pesantren sudah mulai bersiap memasuki masa tahun ajaran baru dalam masa new normal. Namun, regulasi atau aturan mengenai bagaimana berlaku dalam era new normal ini, hingga kini belum ditentukan secara tegas oleh pemerintah.

Anggota DPR Hasan Aminudin mendesak pemerintah agar segera merampungkan regulasi untuk membuka kembali lembaga pendidikan khususnya pesantren. Pembukaan lembaga pendidikan pesantren tentunya dengan kewajiban pelaksanaan protokol kesehatan yang bebas dari Covid-19.

"Siswa siswi sudah rindu pada gurunya, para santri juga sudah rindu pada kiainya. Sudah saatnya pemerintah melonggarkan lembaga pendidikan umum dan pesantren," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai NasDem Bidang Agama dan Masyarakat Adat ini di Surabaya, Senin (1/6).

Namun pelonggaran diiringi dengan kewajiban lembaga pendidikan dan pesantren untuk menerapkan protokol kesehatan di tempat belajar mengajar.

Pemerintah juga wajib menyediakan fasilitas kesehatan penunjang seperti menyediakan rapid test bagi para santri yang akan kembali ke pesantren, masker, hingga tenaga medis yang memantau kesehatan para santri.

"Bekal surat sehat juga penting dari lembaga kesehatan tempat santri berasal untuk mempermudah pihak pesantren melakukan klasifikasi status kesehatan para santri," jelas Pengasuh Lembaga Pesantren HATI Probolinggo ini.

Pemprov Jawa Timur saat ini tengah menyusun protokol kesehatan menghadapi new normal untuk para santri yang akan kembali ke pondok pesantren bersama kalangan pesantren. Karena surat pedoman dari Kementerian Agama yang mengatur tentang kebijakan kegiatan pesantren dalam menghadapi new normal sudah diterima oleh Pemprov Jatim, Rabu pekan lalu.

Menurut Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim Kohar Hari Santoso, regulasi butuh pembahasan secara intens dengan mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari keamanan, kesehatan, dan juga dari sisi kependidikannya.

"Kita juga menghitung dari segi peluang dan risikonya. Maka kita akan sesuaikan regulasinya dengan panduan yang dari Jakarta, dalam waktu dekat aturan itu akan siap," kata Kohar.

Ada sejumlah aturan dari Kemenag yang harus dilakukan oleh santri sebelum kembali ke pesantren maupun saat berada di pesantren serta saat menjalani proses pendidikan belajar dan mengajar di pesantren.

Misalnya, santri yang akan kembali ke pesantren harus dipastikan dalam kondisi sehat, membawa alat makan sendiri, dan membawa sajadah sendiri.

Selain itu, pengantar tidak diperkenankan masuk ke asrama, saat sampai di pesantren harus menjalani rapid test, dan tidak bersalaman dengan pengasuh guru dan teman-teman.

Kemudian menjaga jarak saat ibadah dan belajar, mengenakan masker, sering mencuci tangan dengan sabun, dan sejumlah aturan yang lain.

Jawa Timur adalah provinsi dengan 6.000 pesantren yang tersebar di 38 kabupaten kota dengan jutaan santri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. (mdk/cob)

Baca juga:
New Normal, Tombol Elevator LRT Ada di Bawah Kaki dan Tap In Gunakan Aplikasi
Pemprov DKI Diminta Segera Sosialisasi Normal Baru
Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Tak Buru-Buru Terapkan New Normal
Hari Ini Garut Mulai New Normal, TNI Berjaga di Titik Kerumunan
MenPAN-RB Minta ASN Optimal Layani Masyarakat Saat New Normal
Pengusaha Apresiasi Aturan IOMKI Kemenperin Selamatkan Industri di Tengah Covid-19

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Menjawab Keluhan, Menyiasati Keadaan - MERDEKA BICARA with Ganjar Pranowo

5