Bangun Mall Pelayanan Publik, Pemkab Bogor Siapkan Anggaran Rp25 Miliar

Bangun Mall Pelayanan Publik, Pemkab Bogor Siapkan Anggaran Rp25 Miliar
Bupati Bogor Berharap Jokowi Resmikan Huntap Korban Bencana Alam 2020. ©2021 Merdeka.com/Rasyid Ali
NEWS | 29 Januari 2022 03:30 Reporter : Rasyid Ali

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bogor, telah menyiapkan anggaran Rp25 miliar dalam APBD 2022 untuk membangun gedung Mall Pelayanan Publik (MPP). Gedung ini rencananya terdiri dari tiga lantai dan satu basement. Ade pun menegaskan pembangunan harus melalui perencanaan ketat.

"Gedung MPP kan untuk mewujudkan pelayanan terpadu di Kabupaten Bogor, demi memudahkan para pelaku usaha dan masyarakat khususnya dalam proses perizinan, sehingga pelayanan bisa terpadu," kata Bupati Bogor, Ade Yasin, Jumat (28/1).

Dia berharap, kepala perangkat daerah menyiapkan petugas berkompeten di bidangnya dan memahami aturan untuk ditempatkan di loket-loket yang akan disediakan di gedung MPP.

"Bila perlu berikan pemahaman dan pelatihan kepada mereka yang akan ditugaskan memberikan pelayanan di loket-loket MPP. Jadi harus terlihat bahwa ini betul-betul pelayanan terpadu,” tegasnya.

Ade menambahkan, urusan-urusan perizinan sudah didelegasikan kepada dinas-dinas terkait, seperti siteplan yang dulunya harus tandatangan bupati.

Selain itu, MPP nantinya akan diisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun), Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak), Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Dinas Pendidikan, Bappenda, Bank BJB dan Bank Tegar Beriman.

“Dengan adanya MPP harus lebih teratur, apalagi dengan zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK) mudah-mudahan dapat memperbaiki sistem pelayanan perizinan kita dengan yang lebih baik. Kami minta juga agar Kepala PD bisa memantau para petugas teknis untuk selalu taat dengan aturan yang berlaku jangan sampai melenceng dari aturan yang berlaku,” terangnya.

Selanjutnya, Kepala Dinas DPMPTSP, Dace Supriadi menambahkan, pada prinsipnya MPP ini bertujuan untuk mempermudah layanan perizinan, sehingga kolaborasi dan sinergitas dengan perangkat daerah terkait, untuk sama-sama mempersiapkan pra MPP dalam mengisi loket-loket yang telah disediakan, pra MPP ini rencananya akan dilaunching pada Februari 2022 mendatang.

“Tahapannya, roadshow dan penyiapan regulasi anggaran sudah dilaksanakan, nota kesepahaman para SKPD, nanti ada MoU untuk mengisi MPP, evaluasi persiapan, dan terakhir launching MPP. Akan ada 15 perangkat daerah yang akan memberikan pelayanan di gedung MPP, rencana launching bulan Februari untuk liftnya sudah siap dan sekarang lagi uji coba,” imbuhnya. (mdk/fik)

Baca juga:
Respons Jokowi, Pemkab Banyumas Akselerasi Pelayanan Publik hingga Pelosok Desa
Mendagri Masih Temukan Provinsi Tidak Memiliki Mal Pelayanan Publik
Wapres Ma'ruf Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Banten
BPOM Raih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
Maksimalkan SPBE, Cara Kominfo Jalankan Perintah Jokowi Soal Pelayanan Publik

TOPIK TERKAIT

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami