BNPB Minta Keluarga Korban Gempa Cianjur Urus Surat Kematian untuk Proses Santunan

Merdeka.com - Korban meninggal akibat gempa bumi di Kabupaten Cianjur sebanyak 272 jiwa. Dari jumlah itu, 107 jenazah belum berhasil teridentifikasi. Sedangkan warga yang masih dinyatakan hilang berjumlah 39 orang.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, petugas gabungan kembali menemukan satu korban meninggal dunia dalam proses pencarian korban hari Kamis (24/11) ini. Korban bernama Nining (64), warga Cijendil, Kecamatan Cugenang.

"Jumlah korban hari ini 272 jenazah. Hari ini ditemukan satu jenazah atas nama Ibu Nining (64). Dari jumlah itu yang sudah dapat diidentifikasi by name by address ada 165 orang, yang masih belum teridentifikasi ada 107 jenazah," kata dia.

"Kemudian korban hilang 39 orang. Dari jumlah itu 32 orang adalah warga Cijendil, kecamatan Cugenang dan ada 7 warga yang melintas (saat gempa bumi terjadi)," ia melanjutkan

Ia mengimbau keluarga yang merasa kehilangan anggotanya bisa segera melaporkan ke aparat pemerintah setempat atau posko pusat. Hal yang sama berkaitan dengan korban meninggal.

"Kami membutuhkan bantuan dari masyarakat yang anggota keluarganya hilang. Kalau keluarga yang meninggal dan sudah menguburkan, segera lengkapi surat kematian di layanan kesehatan. Kades harus membantu. Kenapa penting, ini terkait dengan santunan, bantuan atau asuransi jiwa," jelas dia.

Sementara itu, korban luka dalam peristiwa itu sebanyak 2.046 orang, warga yang mengungsi sebanyak 62.545 orang. Kemudian, rumah rusak ada 56 ribu unit. Dari jumlah itu yang masuk kategori rusak berat sebanyak 22 ribu unit, rusak sedang 11 ribu unit, dan rusak ringan 22 ribu unit.

Sedangkan infrastruktur lain seperti sekolah yang terdampak ada sebanyak 31 sekoalh, tempat ibadah 124 bangunan, lalu fasilitas kesehatan 3 bangunan dan gedung kantor 13. Jumlahnya tersebar di 15 kecamatan Kabupaten Cianjur.

"Tentu akan diverifikasi dengan batasan yang sudah ada. Ada peraturan PUPR terkait spesifikasi kateroei rusak ringan hingga rusak. Kami mengerahkan aparat pemerintah dari tingkat rt, rw, untuk memverifikasi. Bisa saja datanya berubah. Setelah itu kita akan bangun. Sehingga masyarakat bisa segera berpindah," kata dia.