Datang ke Karanganyar, Kepala LKPP Ajak UMKK Kuasai Kekuatan Ekonomi Indonesia
Baru-baru ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mengajak Usaha Kecil, Mikro dan Koperasi (UMKK) untuk masuk ke dalam Kalatog Elektronik. Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, salah satu kunci ketahanan ekonomi nasional adalah majunya UMKK.
Pria yang akrab disapa Mas Hendi ini memberikan contoh bagaimana saat krisis 1998 menghantam dunia termasuk Indonesia. Saat itu pemulihan ekonomi akibat krisis 1998 itu begitu sulit dan lambat.
Menurut mantan Wali Kota Semarang ini, saat peristiwa 1998, ekonomi Indonesia di tangan konglomerasi besar. Hal ini membuat ketergantungan ekonomi kepada mereka sangat besar.
“Saat 98 recovery lama, karena sebagian besar duit dimiliki pemodal besar. Saat ada kerusuhan rate ditahan mereka. Bahkan uangnya dibawa ke luar negeri. Akibatnya perputaran ekonomi berhenti. Pertumbuhan ekonomi berhenti," ujar Hendi.
Hal ini Hendi sampaikan saat memberikan pengarahan dalam acara Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Dalam Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah di Karanganyar pada Selasa (30/4/2024).
Namun saat ini UMKK sudah mendapat perhatian dari pemerintah. Bahkan UMKK sudah diprioritaskan dalam banyak kebijakan, salah satunya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
"Waktu tahun 2020 kemarin Covid, ekonomi kita turun. Tapi pulihnya cepat, 2021 naik hingga saat ini. Kalau kekuatan ekonomi itu ada di UMKK, maka kekuatan ekonomi nasional kita akan semakin kuat," papar Hendi di hadapan ratusan pelaku UMKK.
Menurut Hendi, peluang UMKK untuk semakin maju dan sukses saat ini terbuka lebar. Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
© Merdeka.com 2024
berita untuk kamu.
"Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman di sini, para pelaku UMKM untuk menguasai ekonomi Indonesia. Bergabung di Katalog Elektronik itu menguntungkan karena pasarnya sangat besar," jelas Hendi.
Sebagai contoh, Mas Hendi menyebut bahwa di Tahun 2023, pagu belanja pengadaan barang/jasa pemerintah mencapai Rp1.226 Triliun. Di mana sebesar 95 persen pagu tersebut harus dialokasikan untuk produk lokal dan hanya 5 persen yang impor. Hal tersebut sesuai dengan amanat Presiden Jokowi dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.
"Nah dari 95 persen yang lokal itu bapak-ibu, 40 persennya harus beli dari UMKK. Artinya ada sekitar Rp400 triliun uang pemerintah baik kementerian dan Pemda yang dibelanjakan untuk UMKK," jelasnya.
Mas Hendi pun menggaransi bahwa untuk mendaftar sebagai penyedia di Katalog Elektronik sangat mudah. Proses pembelian oleh pemerintah juga transparan dan pembayarannya cepat sehingga para pelaku UMKK tidak perlu khawatir produk yang dibeli akan lama dibayar. Hal ini berbeda dengan sistem lelang yang proses lama.
© Merdeka.com 2024
"Cepat, mudah, transparan, bayarnya juga capat. Bapak Ibu sedoyo ndak usah khawatir kalau produknya dibayar lama. Pokoknya bapak-ibu jenengan daftar Katalog Elektronik dulu nggih," pungkasnya.
- Iwan Tantomi
MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres, Para Pengusaha Beri Tanggapan Seperti Ini
Baca SelengkapnyaPersiapan pemilu juga ikut memengaruhi pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2023.
Baca SelengkapnyaLaju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang yang meningkat hingga 5,79 persen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Perekonomian mereka terangkat berkat Bantuan Keistimewaan Khusus (BKK) yang dianggarkan dari Dana Keistimewaan
Baca SelengkapnyaKeempat menteri Jokowi itu adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan Zu
Baca SelengkapnyaPertumbuhan ekonomi tahun 2023 didorong oleh capaian kinerja yang positif di seluruh lapangan usaha di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaUMKM adalah salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaUMKM adalah salah satu pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Baca SelengkapnyaTidak hanya berhenti pada tanaman cabai, pihaknya juga mendorong Tim penggerak PKK untuk memproduksi komoditas lainnya.
Baca Selengkapnya