Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demi Jemaah Haji, DPR Minta Pemerintah Dorong Sinovac Segera Urus EUL dari WHO

Demi Jemaah Haji, DPR Minta Pemerintah Dorong Sinovac Segera Urus EUL dari WHO 6 Juta Dosis Bulk Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia. ©2021 Merdeka.com/Rifa Yusya Adilah

Merdeka.com - Anggota Komisi IX Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mendesak perusahaan China pemasok vaksin Sinovac ke Indonesia yakni Sinovac Biotech Ltd untuk segera mengurus Emergency Use Listing (EUL) dari WHO.

Sebab, menurutnya, Arab Saudi mengharuskan setiap jemaah haji dan umroh harus divaksin dengan vaksin yang telah memiliki EUL. Sehingga, hal ini sangat penting bagi jemaah haji dan umroh dari Indonesia yang terbesar di dunia.

"Sertifikat EUL ini kan penting. Minggu lalu, menteri agama menyebutkan bahwa Saudi sangat berkepentingan dengan persoalan vaksinasi ini. Mungkin ini terkait dengan masih merebaknya virus covid-19 di banyak negara," katanya, Selasa (20/4).

Saleh menyebut, pemerintah sangat layak menuntut agar Sinovac Biotech Ltd segera mengurus EUL tersebut. Sebab posisi Indonesia adalah pembeli. Sementara, penjual yang mesti mengurus persoalan pendaftaran maupun administrasi seperti itu.

Lebih lanjut, kata Saleh, konsumen dan pengguna vaksin Sinovac di tanah air juga tidak sedikit. Maka dari itu, perlu diperjelas terkait sertifikat EUL ini.

"Ini saya dengar malah pemerintah Indonesia yang memberikan perkiraan. Ada yang memperkirakan akan keluar di bulan April, ada juga yang menyebut di awal Mei. Tidak diketahui mana yang paling benar. Yang jelas, sampai hari ini belum keluar dan belum masuk dalam list WHO," tuturnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ini Daftar Negara Paling Dermawan di Dunia, Indonesia Masuk Peringkat Pertama karena Alasan Ini
Ini Daftar Negara Paling Dermawan di Dunia, Indonesia Masuk Peringkat Pertama karena Alasan Ini

Tingkat kedermawanan global meningkat sejak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya
Saran untuk Pemerintah Tengah Susun Aturan Turunan UU Kesehatan, Terutama Soal Produk Tembakau
Saran untuk Pemerintah Tengah Susun Aturan Turunan UU Kesehatan, Terutama Soal Produk Tembakau

Pemerintah disarankan memperbanyak pasal tentang edukasi dan sosialisasi agar penguatan sistem kesehatan nasional dapat dilakukan.

Baca Selengkapnya
Diduga Mark Up Anggaran APD Covid-19, Kadis Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan Ditahan
Diduga Mark Up Anggaran APD Covid-19, Kadis Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan Ditahan

Kejati Sumut menahan dua tersangka korupsi pengadaan sarana, prasarana bahan, dan alat pendukung Covid-19 di Dinas Kesehatan Sumut pada tahun anggaran 2020.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kemenkes Temukan Kasus Covid-19 Varian JN.1 di Jakarta dan Batam
Kemenkes Temukan Kasus Covid-19 Varian JN.1 di Jakarta dan Batam

Covid-19 varian JN.1 dilaporkan berkaitan erat dengan varian BA.2.86 dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi pola penularan dan tingkat keparahan penyakit.

Baca Selengkapnya
Gejala DBD Berubah pada Penyintas Covid-19, Sejauh Apa Bahayanya?
Gejala DBD Berubah pada Penyintas Covid-19, Sejauh Apa Bahayanya?

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut, perubahan gejala tersebut akibat pengaruh reaksi imunologi.

Baca Selengkapnya
Mengenal JN.1, Varian Baru Pemicu Lonjakan Covid-19 di Singapura
Mengenal JN.1, Varian Baru Pemicu Lonjakan Covid-19 di Singapura

Varian JN.1 merupakan pemicu lonjakan Covid-19 di Singapura.

Baca Selengkapnya
Istighosah di Jawa Timur, Siti Atikoh Bicara Pencegahan Polio
Istighosah di Jawa Timur, Siti Atikoh Bicara Pencegahan Polio

Pemerintah dinilai kecolongan lantaran sibuk dengan pencegahan pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster

Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.

Baca Selengkapnya
PBB Bantu Indonesia Bangun Sistem Kesehatan yang Tangguh Hadapi Perubahan Iklim
PBB Bantu Indonesia Bangun Sistem Kesehatan yang Tangguh Hadapi Perubahan Iklim

Dibantu PBB, Indonesia Bangun Sistem Kesehatan yang Tahan Terhadap Perubahan Iklim

Baca Selengkapnya