Didukung Kemenkes, Bupati Ipuk Galakkan Desa Bebas Nyamuk Cegah DBD
Bupati Ipuk Fiestiandani mengajak seluruh warga turut berperan dalam pencegahan DBD.
Bupati Ipuk Fiestiandani mengajak seluruh warga turut berperan dalam pencegahan DBD.
Bupati Ipuk Fiestiandani mengajak seluruh warga turut berperan dalam pencegahan demam berdarah dengue (DBD). Didukung Kementerian Kesehatan, diluncurkan program Desa Bebas Nyamuk Keluarga Sehat Bebas Gerak
Peluncuran tersebut dilakukan Bupati Ipuk di Kantor Kecamatan Srono, Banyuwangi, Rabu (8/5/2024). Gerakan Desa Bebas Nyamuk dan Keluarga Sehat Bebas Gerak dicanangkan di 15 desa di dua kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, yakni Srono dan Muncar.
"DBD bisa dicegah dengan bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan. Mulai dari menghilangkan genangan air yang bisa jadi tempat berkembang biak nyamuk, hingga menggunakan obat anti nyamuk. Ini perlu dijadikan kebiasaan kita," kata Ipuk.
Program tersebut dilakukan dengan melibatkan 150 kader Jumantik (Juru Pemantau Jentik Nyamuk) setempat. Para kader tersebut akan dibekali materi tentang edukasi masyarakat soal bahaya nyamuk Aedes aegypti dan menyosialisasikan cara-cara pencegahannya.
Program ini didukung Kementerian Kesehatan bersama perusahaan fast moving consumer goods (FMCG), Enesis, yang berkolaborasi meningkatkan kesadaran pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD).
Para kader juga akan memberikan secara gratis sampel lotion anti nyamuk kepada para keluarga di desa-desa sasaran.
Lebih dari itu, perusahaan yang memproduksi lotion antinyamuk merek Sofell itu juga akan menggerakan para kader untuk mendeteksi sekaligus menangani tempat-tempat yang berisiko menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk Aedes aegypti.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berterima kepada Enesis Group yang turut andil dalam menanggulangi penyakit yang disebabkan oleh nyamuk di Banyuwangi, khususnya penyakit demam berdarah.
"Banyuwangi saat ini sedang dalam situasi yang perlu kerja sama berbagai pihak untuk menuntaskan kasus demam berdarah," kata Ipuk.
Ipuk menyebut, penanganan wabah demam berdarah akan sulit bila hanya pemerintah daerah yang bergerak. Maka dari itu, peran swasta dan warga akan terasa sangat signifikan. Apalagi, turun tangannya para kader juga bisa mendeteksi dini apabila terdapat warga yang mengalami gejala awal demam berdarah.
Hal itu akan menghindarkan warga yang terjangkit demam berdarah pada tahap kefatalan.
Gerakan Desa Bebas Nyamuk dan Keluarga Sehat Bebas Gerak, lanjut Ipuk, bakal kesinambungan dengan program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Kementerian Kesehatan memiliki program pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M plus. Sementara pemerintah daerah juga memiliki program Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (Gertak PSN).
"Ayo dijalankan bersama-sama gerakan-gerakan ini untuk meminimalisir risiko penyebaran kasus demam berdarah," ujarnya.
Direktur Human Resource Legal Public Relation and Regulation Enesis Group Bambang Cahyono menjelaskan, para kader yang dibina akan turun ke desa-desa sasaran selama sebulan. Sebanyak sepuluh kader menangani masing-masing satu desa.
Dua kecamatan yang menjadi sasaran program itu adalah Kecamatan Srono dan Muncar. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Banyuwangi, Srono dan Muncar adalah dua desa dengan tingkat kasus demam berdarah tertinggi selama 2024. Maka dari itu, Enesis Group memilihnya sebagai sasaran gerakan Desa Bebas Nyamuk dan Keluarga Sehat Bebas Gerak.
Data Dinas Kesehatan menyebut, kasus demam berdarah di Banyuwangi sepanjang tahun ini mencapai 234 kasus. Sebanyak enam orang di antaranya meninggal dunia.
tutur Bambang.
Bambang menjelaskan, Banyuwangi merupakan daerah pertama tempat diluncurkannya gerakan Desa Bebas Nyamuk dan Keluarga Sehat Bebas Gerak. Setelah Banyuwangi, Enesis Group juga akan menjangkau daerah-daerah lain di Jatim dan luar Jatim.
"Untuk jangka panjang, kami berharap gerakan ini akan mengubah pola pikir warga dan membuat masyarakat lebih aware terhadap penyakit demam berdarah," ungkap dia.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca SelengkapnyaSebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam
Baca SelengkapnyaDewas KPK memutuskan bukti dugaan etik Firli Bahuri sudah cukup untuk disidangkan.
Baca SelengkapnyaPermintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.
Baca SelengkapnyaIsinya soal mandat bagi sang Bripda untuk menjaga orangtua.
Baca SelengkapnyaTetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Baca SelengkapnyaPenderita DBD di Depok melonjak drastis di Februari hingga 119 kasus
Baca SelengkapnyaProgram itu dijalankan dengan melakukan pemberdayaan keluarga miskin maupun warga yang masih pengangguran
Baca Selengkapnya