Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Kaji Perpanjangan Waktu Reses dan Mundurkan Masa Sidang

DPR Kaji Perpanjangan Waktu Reses dan Mundurkan Masa Sidang Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - DPR mengkaji memperpanjang masa reses karena mencegah wabah corona. Sesuai jadwal, DPR akan membuka kembali masa sidang pada 23 Maret 2020. Namun, Sekretariat bersama pimpinan DPR tengah membahas kemungkinan masa sidang dimundurkan.

"Jadi soal menyangkut masa sidang yang dalam jadwal persidangan itu tanggal 23 Maret. Kami masih mengkonsultasikan dengan pimpinan untuk kemungkinan lain apakah pembukaan masa sidang diundur atau tetap," kata Sekjen DPR, Indra Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/3).

Dia mengatakan, pimpinan DPR akan berkonsultasi dengan semua pimpinan fraksi jika ada perubahan jadwal. Sekretariat DPR juga akan menyiapkan alternatif jika tidak ada perubahan jadwal.

"Jika tidak ada perubahan, kami sudah menyiapkan berbagai protap untuk menjaga kebersihan anggota yang hadir sehingga mungkin dalam beberapa hari ke depan kita sudah ada kepastian apakah masa sidang akan tetap atau ada arahan lain dari pimpinan DPR," jelasnya.

Indra juga memastikan tidak ada kegiatan anggota DPR di luar negeri maupun daerah. Beberapa kegiatan di daerah yang sudah dijadwalkan telah dibatalkan.

"Untuk ke daerah ke depan dibatalkan perminggu kemarin berbagai kegiatan ditunda. Memang ada kegiatan ke daerah yang sudah dijadwalkan itu dibatalkan," ujarnya.

Selain itu, DPR telah menerapkan bekerja dari rumah kepada pegawainya kecuali untuk staf yang harus melakukan pelayanan langsung, misalnya pegawai kesehatan dan keuangan.

Saat ini, seluruh orang tanpa terkecuali yang akan masuk Kompleks Parlemen akan dicek suhu badannya. Jika suhu anggota dewan dan pegawai mencapai 37,4 akan diisolasi unit kesehatan dan dirujuk ke rumah sakit rujukan. Jika masyarakat yang akan masuk, maka disarankan untuk pulang.

Dalam lima hari ke depan seluruh kompleks parlemen akan dilakukan disinfektan. Indra memastikan sampai hari ini belum ada pegawai yang menjadi suspect corona.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak
DPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak

Dede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.

Baca Selengkapnya
Istana: Pembentukan Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini
Istana: Pembentukan Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini

Masa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas lembaga antirasuah akan berakhir pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya