DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
Anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS, Anshory Siregar meminta Jakarta menjadi ibu kota legislatif.
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri 303 anggota dari total 575 anggota dewan.
Mulanya, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ. Setelah itu, Puan meminta persetujuan kepada seluruh anggota dewan yang hadir.
"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan dan dijawab setuju. Selanjutnya Puan mengetuk pengesahan.
Sebelum Puan mengetuk palu, Fraksi PKS sempat menyampaikan interupsi dengan menolak RUU DKJ. Anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS, Anshory Siregar meminta Jakarta menjadi ibu kota legislatif.
Selain itu, DPR juga mengesahkan RUU lain yakni RUU Desa, RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang telah disepakati tingkat I pada pekan lalu.
Diketahui, Baleg DPR RI dan pemerintah mulai membahas RUU DKJ di tingkat Panja sejak Rabu (13/3). RUU DKJ terdiri dari 12 bab dan 72 pasal. Terdapat empat materi muatan utama.
Dalam rapat Panja telah disepakati pembentukan dewan kawasan aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur). Selain itu, gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan dipilih melalui pilkada.
Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi berita untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
Artikel ini ditulis oleh
Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah
Reporter
Sebelum Puan mengetuk palu, Fraksi PKS sempat menyampaikan interupsi dengan menolak RUU DKJ.
Follow
Rekomendasi
