DPR Minta Panglima TNI Tegas pada OPM
Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira geram dengan gerakan Organisasi Papua Merdeka. Selain menewaskan warga sipil, dan prajurit TNI/Polri, mereka juga sudah berani memproklamirkan perang terhadap Pemerintah Indonesia.
"Kalau Panglima TNI masih tidak bereaksi, sebaiknya Presiden yang selama ini selalu memperhatikan penderitaan prajurit dan rakyat Indonesia perlu segera bertindak. Mereka sudah menewaskan rakyat sipil, prajurit TNI/Polri, bahkan berani merendahkan martabat bangsa," katanya, Kamis (28/3).
Politisi PDI Perjuangan ini meminta Panglima TNI bersikap tegas terhadap OPM. Dia menyayangkan jika anggota TNI-Polri terus menjadi korban dari kelompok separatis itu. Sementara, misi menghadapi separatis bersenjata yang telah memakan waktu hampir 4 bulan sampai sekarang belum juga membuahkan hasil.
Panglima TNI diminta fokus pada upaya penumpasan gerakan separatis bersenjata di Papua. Panglima jangan hanya sibuk dengan ikut mengkampanyekan mencoblos di pemilu 2019.
"Bisa dibayangkan bagaimana jadinya kalau seluruh prajurit TNI termasuk prajurit di Papua disibukan urusan pencoblosan mengikuti langkah Panglima TNI, lalu siapa yang mengurusi kelompok separatis bersenjata," katanya.
Seperti diketahui, kontak senjata antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dengan Satgas Nemangkawi kembali pecah. Seorang anggota Brimob yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi meninggal dan dua lainnya luka berat usai terlibat baku tembak di Mugi, Kabupaten Nduga, Rabu (20/3).
Sebelumnya, tiga prajurit TNI juga gugur saat kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua, Kamis (7/3) pagi. Tiga prajurit TNI yang gugur itu atas nama Serda Mirwariyadin, Serda Yusdin, dan Serda Siswanto Bayu Aji.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPP merasa terhormat bila Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkunjung ke partainya.
Baca SelengkapnyaPenyerangan OPM tersebut dilancarkan seiring dengan niat OPM mengganggu keamanan wilayah Papua.
Baca SelengkapnyaKeanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaTeror di Papua: Satu Warga Meninggal Terkena Tembakan dan Dua Warga Luka Tembak
Baca Selengkapnya291 dari 575 orang anggota dewan dinyatakan hadir dalam rapat paripurna itu.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaAnak tokoh nasional dianggap 'akrab' dengan Megawati sejak usia 5 tahun sampai sukses menjadi kepala daerah. Siapa sosok yang dimaksud?
Baca SelengkapnyaPPP masih fokus terhadap gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di MK.
Baca Selengkapnya