Ganti Istilah OTT jadi Tangkap Tangan, KPK Didesak Tangkap Koruptor Kakap

Ganti Istilah OTT jadi Tangkap Tangan, KPK Didesak Tangkap Koruptor Kakap
Ketua KPK, Firli Bahuri saat rilis penahanan pemilik PT AMS. ©2021 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah
NEWS | 29 Januari 2022 11:03 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menangkap koruptor kelas kakap usai mengganti istilah operasi tangkap tangan (OTT) menjadi tertangkap tangan.

"Yang penting bukan di situ (mengganti istilah), yang penting adalah ganti nama pun atau sama pun, apalagi ganti nama, maka harus mampu menangkap kakap, menangkap hiu, menangkap paus, bukan menangkap teri," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya dikutip Sabtu (29/1).

Menurut Boyamin, perubahan istilah harus dijadikan penyemangat bagi tim KPK untuk melakukan penindakan. Boyamin berharap KPK bisa memberikan efek jera bagi para petinggi negara.

"Tapi namanya kegiatan, kan, kegiatan tangkap tangan," kata Boyamin.

Menurut Boyamin, perubahan istilah tersebut tidak perlu dipermasalahkan. Namun, dia berharap KPK bisa menangkap pejabat lebih tinggi di atas Bupati dan Wali Kota usai mengubah istilah tersebut.

"Bukan hanya menangkap kelas bupati, karena nanti apa? kalau tidak ditekankan begini lama-lama nanti KPK menangkap Camat dan menangkap Lurah," kata Boyamin.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, pihaknya telah sepakat tidak lagi menggunakan istilah operasi tangkap tangan (OTT) saat menciduk koruptor. Mulai saat ini lembaga yang ia pimpin hanya akan menggunakan istilah tangkap tangan. Sehingga istilah OTT tidak lagi digunakan.

"Dalam kesempatan ini perkenankan kami untuk menyampaikan tidak menggunakan lagi istilah operasi tangkap tangan (OTT). Tapi tangkap tangan. Kenapa, karena dalam konsep hukum yang dikenal adalah tertangkap tangan," ujar Firli di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1).

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber : Liputan6.com (mdk/rhm)

Baca juga:
KPK Kantongi Bukti dan Dokumen Suap Penanganan Perkara di PN Surabaya
Anggota Komisi III DPR Tak Masalah Istilah Digunakan KPK yang Penting Bukti Kinerja
Anggota DPR Nilai Penghapusan Istilah OTT KPK Menyesuaikan KUHAP
Cegah OTT di PN Terulang, MA Sebar Agen Misterius Pantau Perilaku Hakim
Ketua MA: OTT Hakim di PN Surabaya Coreng Wajah Peradilan
KPK Bakal Prioritaskan Pengusutan Perkara Hasil Tangkap Tangan

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami