Hidayat Nur Wahid sebut ormas antiPancasila tak bisa asal dibubarkan
Merdeka.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta masyarakat tak main hakim sendiri membubarkan ormas anti-Pancasila. Sebab, ada aturan hukum yang mengatur soal pembubaran ormas.
Dia meminta ormas yang ada di Indonesia tak anti terhadap Pancasila. Sebab, Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Secara prinsip kami dukung seluruh masyarakat di Indonesia ini betul-betul melaksanakan seluruh perundang-undangan, ormas betul-betul jangan anti-Pancasila, harus mendukung NKRI, menjaga NKRI," katanya di Gedung Nusantara 3 DPR, Jakarta, Senin (8/5).
Menurutnya, pembubaran ormas harus dilakukan sesuai aturan hukum. "Nah Undang-undang Ormas menegaskan bahwa pembubaran dimungkinkan, tapi harus mekanisme pengadilan. Jadi siapapun yang dianggap bertentangan dengan Pancasila tidak serta merta bisa dibubarkan," ujarnya.
Menurutnya, Indonesia adalah negara hukum yang menghormati HAM, kebebasan berkumpul. Karenanya, semuanya harus dilakukan sesuai dengan koridor hukum.
"Banyak orang dituduh makar tapi enggak jelas juga bagaimana tindak lanjutnya. Apa buktinya, Pak Khathtath (Sekjen FUI) misal sejak tanggal 31 Maret ditahan sampai hari ini, enggak jelas juga proses hukumnya bagaimana, makarnya apa," ujarnya.
Seperti diketahui, informasi terbaru, pemerintah secara resmi mengusulkan pembubaran Pemerintah resmi mengusulkan ormas keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk dibubarkan. HTI terindikasi kuat bertentangan dengan ideologi negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies berharap kinerja sungguh-sungguh dilakukan Tim Hukum Nasional AMIN terbayar dengan keputusan MK terhadap demokrasi lebih baik ke depan bagi Indonesia.
Baca SelengkapnyaPengangkatan Suharto sesuai dengan keputusan presiden RI nomor 54P tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat Ketua pidana muda pidana MA.
Baca SelengkapnyaKebijakan Wajib Halal UMK Ditunda, Menag Sebut Jokowi Berpihak ke Pelaku Usaha Kecil
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemilu di Indonesia diatur dalam undang-undang yang jelas.
Baca SelengkapnyaImam Nahrawi tetap harus wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung, setelah bebas bersyarat.
Baca Selengkapnya"NasDem masih mempertimbangkan menempuh jalur hukum," kata Sekjen NasDem Hermawi
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN menduga ada kecurangan penggelembungan suara yang dilakukan oleh paslon lainnya di Bali
Baca SelengkapnyaSuhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.
Baca Selengkapnyasikap kenegarawanan Presiden serta netralitas alat-alat negara tak bisa ditawar
Baca Selengkapnya