Jenderal Dudung: Kalau Kita Tanya Rakyat Papua, Mereka Berharap Aman

Wilayah Papua secara de Facto dan de Jure merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sehingga, operasi terpadu penanganan konflik di Papua harus melibatkan seluruh komponen bangsa. Hal tersebut disampaikan Kasad Jenderal TNI, Dudung Abdurachman.

"Kalau kita tanya rakyat Papua, pada umumnya mereka berharap Papua aman," kata Dudung saat menjadi Keynote Speaker Seminar bertema 'Peran TNI AD Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua,' yang digelar di Sekolah Staf di Jawa Barat, Kamis (14/9).

Hal tersebut dikuatkan oleh data Kogasgab TNI di Papua yang mencatat sejak Agustus 2023 ini, telah terjadi 95 aksi teror OPM, termasuk 43 kali aksi penembakan terhadap aparat TNI-Polri dan masyarakat sipil, mengakibatkan 80 orang menjadi korban (32 orang meninggal dunia dan 48 lainnya luka berat dan ringan).

Ada pula aksi pembakaran fasilitas umum seperti sekolah maupun Puskesmas. Semua tindakan tersebut sengaja dilakukan OPM untuk menekan rakyat Papua agar mendukung keinginan OPM. 

Sementara, Dudung menyampaikan pihak-pihak yang mengungkit masalah di Papua sering kali, memakai latar belakang sejarah. Semisal tokoh-tokoh separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berupaya lewat forum internasional, memunculkan kasus-kasus HAM di masa lalu, isu kesenjangan sosial, dan kesejahteraan.

“Semua pihak, termasuk rakyat Papua di daerah rawan, sangat merasakan dampak konflik. Dimana aksi kekerasan dan kekacauan yang terjadi telah membawa kesulitan di bidang ekonomi," jelasnya.

“Ini yang saya katakan, bahwa tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, TNI tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Sebab penanganan Papua bukan hanya tugas TNI," ujarnya.

"Oleh karena itu, dukungan dari berbagai instansi kementerian dan lembaga pemerintah untuk bersama-sama dalam percepatan pembangunan Papua sangat penting, karena kemampuan TNI juga terbatas,” tambah dia.