JK: Ketum PBNU Harus Ulama
Merdeka.com - Petinggi Partai Demokrat, Syahrial Nasution, menyebut Jusuf Kalla alias JK layak menjadi salah satu kandidat calon ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dia menilai JK dan segudang pengalaman dalam memimpin organisasi mampu membesarkan NU.
JK menanggapi usulan Deputi Balitbang Partai Demokrat. Baginya, PBNU adalah organisasi agama yang berisi para ulama dan pemuka agama. Sehingga akan lebih baik bila pimpinannya dari kalangan ulama.
"Nahdhatul Ulama, itu Kebangkitan para ulama. Jadi yang pimpin musti ulama juga," kata JK kepada wartawan usai melantik pengurus dewan kehormatan dan pengurus PMI Propinsi Maluku Utara periode 2021-2026 di Ternate, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/11).
Seperti diberitakan sebelumnya, ucapan Syahrial sempat memantik reaksi PBNU. Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) DKI Jakarta, KH Taufik Damas, menanggapi usulan itu menyebut lebih baik bila JK menjadi Ketua Umum Partai Demokrat ketimbang Ketum PBNU.
Agar tak menjadi bola liar, Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra meluruskan pernyataan Syahrial. Herzaky mengatakan usulan JK sebagai calon Ketum PBNU merupakan pendapat pribadi kadernya bukan mewakili partai politik.
"Terkait dengan munculnya wacana usulan Bapak Jusuf Kalla yang notabene Mustasyar NU sebagai calon Ketua Umum PB NU yang dianggap sebagai pendapat Demokrat, kami perlu tegaskan statemen itu merupakan pandangan pribadi saudara Syahrial Nasution sebagai bagian dari warga Nahdliyyin, yang juga ingin berkhidmat pada jemaah dan jam'iyah Nahdlatul Ulama," kata Herzaky dalam keterangannya, Selasa (16/11).
Herzaky menerangkan, Syahrial merupakan salah satu pembina Yayasan Ponpes Al Fithrah Gunungpati, Ungaran, Kabupaten Semarang. Ponpes ini terhubung ke Ponpes Al Fitrah Kedinding, Surabaya.
"Jadi sekali lagi, statement yang bersangkutan bukan dalam kapasitasnya sebagai pengurus dan kader Partai Demokrat," dia menekankan.
Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.
Baca SelengkapnyaMeski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
JK mengaku masih menunggu hasil penghitungan suara resmi.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla mengatakan, pemimpin harus memiliki gagasan dan bersikap tenang dalam memimpin bangsa Indonesia.
Baca SelengkapnyaJK mengatakan seorang calon pemimpin harus bisa membawa rakyatnya menuju kebaikan.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaJK menilai, dengan ucapan selamat menandakan bahwa semua pihak harus menerima kenyataan hasil dari Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaInternal Golkar kembali panas jelang Munas pemilihan ketua umum
Baca Selengkapnya