Jokowi: Penyaluran Jaring Pengaman Sosial Jangan Berbelit-belit

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar penyaluran program jaring pengaman sosial (social safety net) dilakukan dengan efisien. Program dengan alokasi dana Rp110 triliun ini guna mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi virus corona (Covid-19).

"Mekanisme penyaluran program jaring pengaman sosial dibuat seefisien mungkin. Gunakan cara-cara praktis, tidak berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video conference, Selasa (7/4).

Jokowi menekankan bahwa penyaluran jaring pengaman sosial harus tepat sasaran. Pasalnya, bantuan ini sangat penting bagi masyarakat yang terdampak virus corona.

"Data dari kelompok-kelompok penerima manfaat juga by name by adress. Sehingga tepat dan akurat. Libatkan RT/RW dan pemerintah desa dan pemerintah daerah. Sehingga betul-betul bantuan ini bisa tepat," ujarnya.

Menurut dia, penyaluran jaring pengaman sosial harus dilakukan sesegera mungkin. Sebab dampak pandemi corona sudah mulai dirasakan warga. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar dalam penyalurannya turut melibatkan jasa transportasi ojek.

"Rancang mekanisme yang bisa melibatkan sektor usaha mikro, usaha kecil, pedagang sembako di pasar, jasa transportasi ojek," ucapnya.

Dengan cara itu, maka dapat membantu menggerakkan perekonomian para pedagang kecil dan pekerja informal. Mereka dinilai pihak yang paling terdampak wabah corona.

"Sehingga ini bisa menggerakkan, mengikutsertakan usaha-usaha di bawah agar bersama-dengan kita. Dan juga ekonomi di bawah juga ikut bergerak," tutur Jokowi.

Adapun jaring pengaman sosial memiliki sejumlah bantuan antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH) 10 juta KPM yang dibayarkan bulanan mulai April. Ada juga kartu sembako, yang penerimanya dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta, dengan manfaat naik dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu selama 9 bulan.

Selain itu, dana Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk bisa meng-cover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan Rp600 ribu, dengan biaya pelatihan Rp1 juta.

Selanjutnya, pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi. Terdapat juga tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR hingga 175 ribu dan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok Rp25 triliun.

Reporter: Lizsa Egeham