Kasus Benih Lobster, KPK akan Periksa Gubernur Bengkulu dan Bupati Kaur
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil ulang Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Bupati Kaur, Bengkulu Gusril Pausi. Pemeriksaan akan dilakukan pada Senin (18/1).
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, keduanya bakal menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP) yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
"Benar, sesuai informasi yang kami terima, Senin (18/1) Gusril Pausi (Bupati Kaur) dan Rohidin Mersyah (Gubernur Bengkulu) dijadwalkan pemeriksaan sebagai saksi oleh tim penyidik KPK," ujar Ali dalam keterangannya, Minggu (17/1).
Ali menyatakan, tim penyidik sudah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan secara patut kepada Gusril Pausi dan Rohidin Mersyah. Rencananya, mereka berdua akan diperiksa di Gedung KPK, Jakarta.
"Surat panggilan sudah kami kirim kepada para saksi tersebut dan pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta," terang Ali.
Ali belum bersedia membeberkan apa yang akan digali dari Gusril Pausi dan Rohidin Mersyah. Meski demikian, Ali mengimbau keduanya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik KPK sebagai bentuk kepatutan warga terhadap proses hukum.
"Kami memanggil seseorang sebagai saksi tentu karena kebutuhan penyidikan dengan tujuan untuk membuat terang rangkaian perbuatan para tersangka dalam perkara ini," kata Ali.
Gusril Pausi sendiri sempat mangkir dari pemeriksaan tim penyidik pada Senin 11 Januari 2021. Sementara Rohidin Mersyah mengaku belum menerima surat panggilan pemeriksaan yang sudah dijadwalkan tim penyidik pada Selasa 12 Januari 2021.
Dalam kasus ini KPK menjerat Edhy Prabowo dan enam tersangka lainnya. Mereka adalah Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP, Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo, Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP, Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP, Amiril Mukminin (AM) selaku sespri menteri, dan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).
Edhy diduga telah menerima sejumlah uang dari Suharjito, chairman holding company PT Dua Putera Perkasa (DPP). Perusahaan Suharjito telah 10 kali mengirim benih lobster dengan menggunakan jasa PT Aero Citra Kargo (PT ACK).
Untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp 1.800/ekor.
Diduga upaya monopoli itu dimulai dengan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster yang diterbitkan Edhy pada 14 Mei 2020.
Reporter: Fachrur Rozie
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tujuan kebijakan ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta mendongkrak pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Baca SelengkapnyaKPK menyita uang tunai Rp725 juta dari total Rp2,2 miliar saat menangkap eks Gubernur Maluku Abdul Gani Kasuba Cs
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaKomjen Pol (Purn) Firli Bahuri memperbarui surat pengunduran dirinya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca SelengkapnyaAbdul Gani Kasuba sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka kasus kepengurusan tambang nikel di Maluku Utara.
Baca SelengkapnyaPolda Bali mengatakan, terkait dugaan korupsi masih didalami kebenarannya karena hal itu baru sebatas laporan.
Baca SelengkapnyaAkulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.
Baca Selengkapnya