Uji coba tersebut akan dilakukan di wilayah Tual dan Kepulauan Aru. Pihaknya berharap uji coba dapat dilakukan sebelum Lebaran.
Pelaksana Tugas direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tb Haeru Rahayu berencana akan melakukan survei lebih lanjut di wilayah uji coba Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
Uji coba tersebut akan dilakukan di wilayah Tual dan Kepulauan Aru. Pihaknya berharap uji coba dapat dilakukan sebelum Lebaran.
“Targetnya secepatnya, harapannya sebelum Lebaran, kalau itu jalan maka menjadi contoh yang baik, tahun depan bisa go a head kita,” ujar Tebe di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Selasa (19/3).
Sebagai informasi, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) telah diterbitkan pada 6 Maret 2023. PP ini mengatur mengenai penangkapan ikan terukur yang dilakukan di zona penangkapan ikan terukur.
Tebe mengungkapkan, tujuan pokok adanya kebijakan tersebut untuk mengangkat harkat dan martabat nelayan usaha perikanan. Selain itu juga sebagai upaya menjaga sumber daya ikan (SDI) agar tetap lestari.
“Kalau ditangkap habis, kasihan anak cucu kita,’ ujarnya.
Tebe menambahkan tujuan lainnya adalah menciptakan lapangan pekerjaan serta mendongkrak pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Dalam menunjang kesiapan pelaksanaan program PIT, KKP menyiapkan satelit nano, kapal dengan drone atau pesawat nirawak serta pesawat nirawak yang mampu menyelam ke dalam perairan (underwater drone) pada 2024.
Berita ini ditulis reporter magang: Nur Pangesti.
Bagan tancap adalah alat tangkap menetap sehingga mengganggu alur pelayaran
Baca Selengkapnya
Fajar mendorong perusahaan untuk menghindari PHK serta mengedepankan hubungan yang sehat dan saling memahami.
Baca Selengkapnya
Jokowi juga mengapresiasi pencapaian PNM yang mencapai telah mencapai target pada 2023 lalu.
Baca Selengkapnya
Program ini salah satu tujuannya untuk memastikan keberlanjutan populasi perikanan.
Baca Selengkapnya
Makanya, KKP merancang kebijakan untuk menjaga biota kelautan Indonesia dan menjaga populasi ikan.
Baca Selengkapnya
Program bantuan pangan cadangan pemerintah berupa beras 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) ini awalnya disalurkan sampai Maret 2024.
Baca Selengkapnya
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca Selengkapnya
Abdul Gani Kasuba sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka kasus kepengurusan tambang nikel di Maluku Utara.
Baca Selengkapnya
Layanan pengaduan itu dibuka Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi