Kasus Korupsi Proyek Pasar Manggisan, Mantan Kadisperindag Jember Dituntut 4,5 Tahun

Merdeka.com - Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jember, Anas Maruf mendapat tuntutan paling rendah dibandingkan dengan tiga terdakwa lain, dalam kasus dugaan korupsi proyek Pasar Manggisan, Jember.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dikoordinatori Kasi Pidana Khusus Kejari Jember, Setyo Adhi Wicaksono menuntut, Anas hukuman 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta, subsider 3 bulan penjara. Berbeda dengan tiga terdakwa lain, Anas tidak dituntut untuk mengganti kerugian negara.

Alasannya, dalam fakta persidangan sebelumnya, Anas dinilai jaksa tidak ikut menikmati aliran uang korupsi. Begitu pula dengan pasal yang dijeratkan jaksa kepada Anas. Yakni Pasal 3 UU Tipikor, tentang penyalahgunaan kewenangan jabatan.

Sedangkan tiga terdakwa lain, semuanya dituntut oleh jaksa hukuman penjara 7 tahun 6 bulan, dengan denda Rp 300 juta. Adapun tuntutan uang pengganti berbeda-beda dari masing-masing terdakwa.

Terdakwa Edhi Sandhi yang merupakan pelaksana proyek, dituntut mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1,181 miliar, subsidair 1 tahun 6 bulan kurungan.

Sugeng Irawan Widodo alias Dodik, yang merupakan konsultan perencana, dituntut untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 90.238.257. Namun, tuntutan penggantian kerugian negara itu dilakukan secara tanggung renteng dengan anak buah Dodik, yakni Muhammad Fariz Nurhidayat.

Fariz merupakan satu-satunya terdakwa yang mengajukan permohonan Justice Collaborator (JC) atau pelaku yang bekerjasama, kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Fariz juga sempat menjadi sorotan, karena beberapa kali menyebut keterlibatan bupati Jember, dr Faida dalam aliran dana korupsi.

Tanggapan Pengacara Anas

Meski mendapat tuntutan paling ringan, pihak terdakwa Anas Maruf tetap menyatakan keberatan atas dakwaan jaksa tersebut. Selain karena tidak ikut menikmati uang korupsi, Anas mengaku hanya menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku.

"Pak Anas didakwa memperkaya orang lain dengan melakukan pembayaran kepada kontraktor, karena berdasarkan perhitungan dari konsultan perencana, bukan perhitungan dia sendiri," ujar Mohamad Nuril, pengacara Anas.

Sebelumnya, jaksa menuntut Anas bersalah, karena melakukan pembayaran sebesar 54 persen dari nilai proyek, kepada kontraktor PT Dita Putri Waranawa. Padahal, proyek tersebut mangkrak.

Selain itu, jaksa juga mempersoalkan rangkap posisi yang dipegang Anas, yakni sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Rangkap jabatan itu dinilai tidak lazim karena konflik kepentingan.

"Soal dia rangkap jabatan, itu adalah persoalan administrasi yang dibolehkan dalam Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa," lanjut Nuril.

Anas juga menjadi satu-satunya pejabat Pemkab Jember yang diseret dalam kasus ini. Di sisi lain, dalam pemeriksaan saksi sebelumnya, salah seorang pejabat Pemkab Jember menyebut adanya 'tekanan' kepada Anas dari pejabat lain untuk rangkap jabatan dalam proyek ini.

Terkait hal tersebut, Nuril menilai semestinya ada pertanggungjawaban berjenjang terhadap jajaran Pemkab Jember dalam kasus korupsi proyek revitalisasi pasar tradisional ini.

"Kalau ada kelebihan membayar (sebagaimana dakwaan jaksa), itu bukan wilayah (tanggung jawab ) pengguna anggaran. Karena Pengguna Anggaran (Anas Maruf) dalam membayar, diketahui oleh PPTK dan sebelumnya ditandatangani oleh bendahara pengeluaran, dan sebagainya. Jadi pertanggungjawaban itu berjenjang," pungkasnya.

Sidang akan dilanjutkan pada dua pekan lagi, dengan agenda pembelaan. Hingga berita ini diturunkan, Kasi Pidsus Kejari Jember, Setyo Adhi Wicaksono belum bisa dihubungi untuk konfirmasi.

Sebelumnya, kasus korupsi Pasar Manggisan ini sempat menjadi sorotan selama beberapa bulan di Jember. Selain karena berbau korupsi, revitalisasi pasar tradisional yang mangkrak tersebut membuat ribuan pedagang yang sudah terlanjur direlokasi, nasibnya terlunta-lunta hingga kini.

Pengusutan kasus ini sempat macet di kejaksaan selama hampir setahun, hingga akhirnya terjadi pergantian beberapa pejabat penting di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember. Kasus ini juga disinggung dalam salah satu materi di Hak Angket DPRD Jember yang kemudian berujung para pemakzulan atau pemberhentian bupati Jember, Faida.