Kejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah

Kebakaran Agung (Kejagung) tengah berkodinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara akibat mega korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022.

Sebagaimana diketahui, sejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.

"Hari ini temen-temen penyidik sedang berkomunikasi dengan BPKP dan ahli yang lain hari ini. Lagi dilakukan perhitungan, konfrontasi dan diskusi formulasinya seperti apa," kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (3/4).

Dijelaskannya, para tersangka menjual lahan pertambangan milik negara yang kemudian dilakukan eksplorasi secara ilegal. Lahan tersebut pun kemudian dijual kembali ke PT Timah.

"Nah itu, seharusnya menjadi bagian dari hak negara, itu sudah menjadi sumber dari kerugian negara kemudian bagaimana menghitung kerugian negaranya? Dampak eksplorasi ini kerusakan lingkungan yang begitu masif dan luas, kita hitung," pungkas dia.

Namun demikian, total real kerugian masih dilakukan sebab perhitungan tersebut juga melingkupi dampak pertanian dan perikanan.

Diberitakan sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 16 tersangka dari kasus tata niaga Timah. Nama Harvey Moeis dan Helena Lim menjadi penyumbang baru dari dari kasus korupsi yang terjadi rentang waktu 2015 hingga 2022 dan telah membuat rugi negara hingga triliunan.

Berikut daftar 16 tersangka korupsi tata niaga timah:

1. Harvey Moeis, perpanjangan tangan PT RBT
2. Helena Lim, crazy rich PIK atau Manajer PT QSE
3. Toni Tamsil (TT), pihak swasta
4. Achmad Albani (AA) selaku Manager Operasional Tambang CV VIP dan PT MCM
5. Tamron (TN) alias AN selaku Beneficial Ownership CV VIP dan PT MCM
6. EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017-2018
7. MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah tahun 2016-2021