Lebih dari 90 Petugas KPPS Meninggal, Wapres JK Akan Evaluasi Keras Pemilu 2019

PERISTIWA | 22 April 2019 22:36 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau akrab disapa JK mengakui penggabungan pemilihan presiden dan legislatif membuat pemilu serentak tahun ini semakin rumit. Karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu.

"Itu lah yang kita khawatirkan sejak awal. Bahwa ini pemilu yang terumit," katanya saat ditemui di kediaman rumahnya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (22/4) malam.

Selain rumit, penyelenggaraan pemilu kali ini pun menyisakan catatan duka dari sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Data terbaru dilansir KPU, 90 orang petugas KPPS meninggal dunia dan ratusan lain sakit karena faktor kelelahan. Dari pertimbangan-pertimbangan itu, tidak menutup kemungkinan memisahkan kembali antara pemilihan legislatif dan presiden.

"Ternyata ada korbannya baik di kalangan KPPS juga di kepolisian ada korban. Tentu harus evaluasi yang keras. Salah satu hasil evaluasi dipisahkan antara Pilpres dengan Pileg itu supaya bebannya jangan terlalu berat. Termasuk juga caleg caleg itu tertutup. Pilih partai saja, sehingga tidak terjadi keruwetan menghitung," jelas JK.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan data terbaru, 90 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia pada saat penyelenggaraan Pemilu 2019. Jumlah itu berdasar data yang dikumpulkan hingga 22 April 2019, pukul 15.00 WIB.

"Terkait jumlah sementara pukul 15.00 KPPS yang tertimpa musibah 90 orang meninggal dunia, 374 orang sakit," kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Kantor KPU RI, Senin (22/4).

Untuk membahas detail santunan, KPU akan bertemu Kemenkeu membahas detil dan regulasi besaran santunan yang akan diberikan.

"Kami akan mengusulkan dalam pembahasan itu pertama besaran santunan untuk meninggal kurang lebih Rp 30-36 juta. Untuk cacat santunan maksimal 30 juta nanti tergantung pada jenis musibah. Yang luka kami mengusulkan maksimal Rp 16 juta," jelas Arief.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan berharap pemerintah mengkaji ulang pemilu serentak. Sebab, adanya pemilu serentak membuat beban pekerjaan KPPS berkali lipat.

"Konsekuensi logis dari pemilu serentak kan volume pekerjaan menjadi sangat meningkat. Nah tentu saja volume pekerjaan yang sangat meningkat bukan juga konsekuensinya kan energi, pikiran, para penyelenggara itu kan juga berlipat," ujar Wahyu saat dikonfirmasi, Minggu (21/4).

"Semoga ini menjadi masukan bagi pembuat UU untuk memformulakan sistem pemilu untuk pemilu berikutnya," ucapnya.

Dia tak menampik beban kerja KPPS pada Pemilu kali ini sangat berat. Dia enggan menggambarkan seberapa berat kinerja para penyelenggara pemilu itu.

"Sekali kali coba (jadi KPPS) biar merasakan. Nanti kalau saya ceritakan fiktif, enggak terasa," ucapnya.

Baca juga:
Bertemu Wapres JK, Ormas Islam Harap Jokowi dan Prabowo Segera Bertemu
Kubu Prabowo Tidak Ingin Lengah Seperti Pilpres 2014
Bawaslu Banten Kembali Rekomendasikan PSU dan PSL 22 TPS di Kota Tangerang
Alasan Jokowi Utus Luhut Temui Prabowo
Sampaikan Belasungkawa, Jokowi Sebut Petugas KPPS Meninggal Pejuang Demokrasi
Tim Pusat Gakkumdu Selidiki Dugaan Caleg Bagi-Bagi Uang di Kudus

(mdk/noe)