Mantan Kalapas Sukamiskin Dituntut 9 Tahun Penjara

Merdeka.com - Mantan Kepala Lembaga Pasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Wahid Husen dituntut hukuman penjara 9 tahun dan denda Rp 4‎00 juta. Ia dinilai bersalah karena menerima hadiah untuk memberikan fasilitas mewah kepada narapidana.

Hal itu diungkapkan jaksa penuntut umum KPK, Trimulyono Hendardi dalam sidang kasus dugaan suap Kalapas Sukamiskin di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LL.RE Martadinata, Rabu (6/3).

Wahid Husen dinilai melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.

"Menuntut, meminta majelis hukum untuk menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp 4‎00 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara," katanya.

Dalam tuntutan KPK disebutkan bahwa sebagai kepala Lapas Sukamiskin, Wahid melalui orang kepercayaannya, Hendry Saputra menerima sejumlah uang dan barang dari narapidana.

Tercatat, hadiah itu diterima dari Fahmi Darmawansyah berupa satu unit mobil double cabin Mitsubishi Truton, sepasang sepatu boot, sepasang sendal merek Kenzo, tas merek Louis Vuitton dan uang total Rp 39,5 juta.

Dari TB Chaeri Wardana uang total Rp 63,39 juta. Sedangkan penerimaan dari Fuad Amin Imron berupa uang seluruhnya Rp 121 juta berikut fasilitas peminjaman mobil Toyota Innova dan menginap di Hotel Ciputra, Surabaya selama 2 malam.

Para napi diberikan kemudahan dalam perizinan yang kemudian kerap disalahgunakan dan diberikan fasilitas mewah di dalam Lapas."Bahwa pemberian tersebut patut diduga diberikan bertentangan dengan kewajiban yaitu memberikan kemudahan kepada Fahmi Darmawansyah, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan dan Fuad Amin mendapatkan fasilitas istimewa," katanya.

Sementara itu, jaksa KPK lainnya, Roy Riady menyatakan bahwa niat tidak baik Wahid Husen melakukan gratifikasi saat pertama kali sebagai Kepala Lapas Sukamiskin. Pada Maret 2018, Wahid mengumpulkan terpidana korupsi ‎di ruang kerjanya.

Pertemuan itu dihadiri sejumlah narapidana korupsi, seperti Djoko Susilo, Fahmi Darmawansyah dan Tubagus Chaeri Wardana. Mereka meminta kemudahan bagi narapidana untuk izin keluar lapas baik itu izin luar biasa maupun izin berobat ke rumah sakit.

Permintaan itu pun disebut diakomodir oleh Wahid Husen. Padahal, sebagai penyelenggara negara, Wahid harus menolak praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Usai pembacaan tuntutan, Wahid Husen dijadwalkan menyampaikan pledoi atau pembelaan pada sidang lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.