Mendagri Tegur Keras 51 Bakal Calon Kepala Daerah Langgar Protokol Kesehatan Covid-19

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur keras 51 kepala daerah diduga melanggar aturan pelaksanaan Pilkada 2020. Adapun 51 kepala daerah tersebut terdiri atas 1 gubernur dan 50 wali kota dan bupati.

Tito telah melayangkan surat melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) kepada kepala daerah terkait baik secara langsung kepada gubernur, maupun melalui perintah gubernur kepada pelanggar baik bupati maupun wali kota yang tidak mematuhi aturan Pilkada.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik mengatakan, teguran tersebut diberikan atas kegiatan kerumunan massa yang bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi dan memutus rantai penularan wabah Covid-19.

Dia menegaskan, sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf b, UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, diatur bahwa 'Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi antara lain menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.'

"Selain itu di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Peraturan Pemerintah No 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19, ditegaskan, PSBB paling sedikit meliputi antara lain pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Terkait kedua aturan tersebut, diharapkan para pejabat daerah dapat mematuhi aturan yang berlaku," katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/9).

Sementara itu, Akmal mengungkapkan, gubernur yang mendapatkan teguran keras yakni Gubernur Bengkulu. Surat teguran telah dilayangkan kepada Gubernur Bengkulu, karena atas kegiatannya yang dianggap menyebabkan kerumunan massa pada saat pendaftaran bakal calon Gubernur Bengkulu.

Selain itu, sebanyak 5 wali kota/wakil wali kota serta 45 bupati/wakil Bupati mendapat teguran keras oleh Mendagri. Sejumlah bapaslon yang tengah menjabat tersebut mayoritas dianggap melakukan pelanggaran pengerahan massa saat melakukan pendaftaran bakal calon kepala daerah pada ajang pilkada 2020.

Berdasarkan data Kemendagri, para kepala daerah tingkat II tersebut, mayoritas melanggar atas kegiatan pengerahan massa saat pendaftaran serta kegiatan orasi kepada para pendukungnya. Hanya satu, yang melanggar kode etik yang diberikan surat teguran kepada Bupati Klaten berdasarkan pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Klaten.

Selain Gubernur Bengkulu, Mendagri Tito Karnavian menegur lima Walikota/ Wakil Walikota yakni

1. Walikota Tidore Kepulauan2. Wakil Walikota Bitung3. Walikota Banjarmasin4. Wakil Walikota Cilegon5. Wakil Walikota Medan6. Walikota Tanjung Balai

7. Bupati Muna Barat8. Bupati Muna9. Bupati Wakatobi10. Wakil Bupati Luwu Utara11. Plt. Bupati Cianjur12. Bupati Konawe Selatan13. Bupati Karawang14. Bupati Halmahera Utara15. Wakil Bupati Halmahera Utara.

16. Bupati Halmahera Barat17. Wakil Bupati Halmahera Barat18. Bupati Belu19. Bupati Luwu Timur20. Wakil Bupati Luwu Timur21. Wakil Bupati Maros22. Wakil Bupati Bulukumba23. Bupati Majene24. Wakil Bupati Majene25. Bupati Mamuju

26. Wakil Bupati Mamuju27. Bupati Kolaka Timur28. Bupati Buton Utara29. Bupati Konawe Utara30. Wakil Bupati Blora31. Wakil Bupati Demak32. Bupati Serang33. Bupati Jember34. Bupati Mojokerto35. Wakil Bupati Sumenep

36. Bupati Labuhan Batu37. Bupati Pesisir Barat38. Wakil Bupati Rokan Hilir39. Bupati Rokan Hulu40. Wakil Bupati Kuantan Sengingi41. Bupati Dharmasraya42. Wakil Bupati Musi Rawas43. Bupati Ogan Ilir44. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan45. Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan

46. Bupati Musi Rawas Utara47. Wakil Bupati Musi Rawas Utara48. Bupati Karimun Wakil Bupati Karimun49. Bupati Kepahiang50. Bupati Bengkulu Selatan