Mengintip Aktivitas Kantor Pusat ACT usai Izin Pengumpulan Donasi Dicabut Kemensos

Mengintip Aktivitas Kantor Pusat ACT usai Izin Pengumpulan Donasi Dicabut Kemensos
Aktivitas kantor ACT Jakarta pasca pencabutan izin. ©2022 Merdeka.com/Rahmat Baihaqi
NEWS | 6 Juli 2022 19:36 Reporter : Rahmat Baihaqi

Merdeka.com - Pemerintah melalui Kemensos mencabut sementara pengumpulan donasi dilakukan yayasan kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Izin pengumpulan sumbangan dicabut Kemensos setelah diduga terjadi penyelewengan dana donasi dilakukan pengurus lembaga amal tersebut.

Pencabutan izin pengumpulan sumbangan itu tak terlalu berdampak terhadap kegiatan ACT. Aktivitas masih terlihat di kantor pusat ACT terletak di lantai 22 Menara 165, Jalan TB Simatupang Nomor Kavling 1, Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

aktivitas kantor act jakarta pasca pencabutan izin
©2022 Merdeka.com/Rahmat Baihaqi

Pantauan merdeka.com, beberapa pegawai dan petugas keamanan terlihat di lokasi. Namun tak nampak kegiatan administrasi maupun pengumpulan sumbangan di kantor pusat berkelir putih tersebut. Situasi sepi dikarenakan jam pulang kerja.

Petugas keamanan dan pegawai terpantau berseliweran menyiapkan keterangan kepada media dilakukan Presiden ACT Ibnu Khajar terkait dugaan penyelewengan dana dilakukan yayasan dikelolanya.

aktivitas kantor act jakarta pasca pencabutan izin
©2022 Merdeka.com/Rahmat Baihaqi

Menara 165 sendiri tidak hanya ditempati organisasi ACT. Sejumlah perusahaan mengisi gedung menjulang selatan Jakarta tersebut.

Presiden ACT Ibnu Khajar mengatakan bahwa kegiatan ACT masih tetap berlangsung. Karyawan masih bekerja seperti biasa.

"Aktivitas masih berjalan seperti biasa, program-program amanah dari masyarakat akan di tetap jalankan," kata Ibu Khajar kepada media di Menara 165, Rabu (6/7).

2 dari 2 halaman

Izin Pengumpulan Uang dan Barang ACT Dicabut Kemensos

Kemensos sebelumnya mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yayasan kemanusian Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022.

Pencabutan izin PUB ACT tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi pada Selasa (5/7) kemarin.

"Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial," kata Muhadjir Effendi dalam keterangannya, dikutip Rabu (6/7).

Adapun alasan pencabutan tersebut karena adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak ACT. Dengan begitu ACT untuk saat ini tidak bisa melakukan pengumpulan dana donasi.

"Sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut," kata Muhadjir.

Salah satu dugaan pelanggaran yang dilakukan ACT yakni berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi “Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan”.

"Sedangkan dari hasil klarifikasi, Presiden ACT lbnu Khajar mengatakan bahwa menggunakan rata-rata 13,7% dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan. Angka 13,7% tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10%," kata dia.

Sementara itu, dia menambahkan bahwa dari awal PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan langkah ini merupakan bentuk responsif dari pemerintah terhadap hal-hal yang sudah meresahkan masyarakat. Termasuk dengan kejadian dugaan pelanggaran yang dilakukan ACT.

Di sisi lain, Kemensos juga bakal melakukan melakukan penyisiran terhadap ijin-ijin yang telah diberikan kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali.

Adapun panggilan kepada jajaran ACT yang dihadiri oleh Presiden ACT Ibnu Khajar dan pengurus yayasan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait pemberitaan yang berkembang di masyarakat telah dilakukan, Selasa (5/7) kemarin. (mdk/gil)

Baca juga:
ACT Bakal Surati Kemensos, Minta Izin Pengumpulan Sumbangan Kembali Diterbitkan
Foto-Foto Aktivitas di Kantor Pusat ACT Setelah Izin Pengumpulan Dana Dibekukan
Selama 9 Tahun, PPATK Catat ACT Terima Pemasukan dari 10 Negara Capai Rp64 Miliar
PPATK: Anggota ACT Kirim Dana ke Negara Berisiko Tinggi Pendanaan Terorisme 17 Kali
Respons ACT Izin Pengumpulan Uang Dicabut Kemensos
ACT Tetap Salurkan Donasi yang Terkumpul Sebelum Izin PUB Dicabut Kemensos
Ibnu Khajar: Polemik Pengelolaan Dana ACT Terjadi di Kepemimpinan Sebelumnya

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Opini