Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menko PMK Minta Kemsos & Daerah Bersinergi Cegah Tumpang Tindih Data Penerima Bansos

Menko PMK Minta Kemsos & Daerah Bersinergi Cegah Tumpang Tindih Data Penerima Bansos Mendikbud Muhadjir Effendy. ©2018 Merdeka.com/ER Chania

Merdeka.com - Penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Presiden RI untuk masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah DKI Jakarta sudah hampir rampung. Berdasarkan data Kementerian Sosial sampai 4 Mei 2020 pukul 14.00 WIB, sudah 757.542 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 79,9% dari total sasaran penerima sebanyak 947.126 KPM.

Namun saat proses distribusi bantuan tersebut, nyatanya masih ditemukan tumpang tindih data antara Kemsos dengan Pemprov DKI. Dampaknya, banyak warga yang membutuhkan justru tidak terdata sebagai penerima bantuan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendy, meminta Kemsos dan Pemprov DKI bersinergi dalam hal pendataan penerima bantuan. Harapannya, kasus seperti ini tidak terulang.

Imbauan ini disampaikan Muhadjir saat saat Rapat Tingkat Menteri bersama jajaran Menteri dan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, pada Senin (4/5).

"Perlu sinergi data KPM dengan bansos lainnya, termasuk usulan baru. Sehingga penyaluran bansos Presiden dan bansos dari daerah dapat bersinergi," kata Muhadjir dalam keterangannya.

Dia meminta, pihak Kemensos dan Pemprov DKI untuk memastikan data penyaluran bansos Presiden pada tahap berikutnya lebih tersalurkan secara merata.

"Untuk Pak Mensos (Juliari Batubara) dan Pak Gubernur DKI (Anies Baswedan) mohon dipastikan betul-betul data penerima bansos Presiden ini agar tak kembali terjadi tumpang tindih data untuk pembagian gelombang ke-2 pada pekan ke-3 bulan Mei. Mungkin momen ini juga sebagai kesempatan untuk kita memutakhirkan dan melengkapi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," tegas Muhadjir.

Penyaluran Bansos untuk Bodetabek

Setelah menyelesaikan penyaluran bansos Presiden di wilayah DKI Jakarta, Pemerintah segera menyalurkan bansos Presiden untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Untuk diketahui, pemerintah akan menyalurkan bansos di Bodetabek kepada 600.000 KPM.

Sama seperti DKI, penyaluran bansos Presiden di Bodetabek juga menggunakan data dari DTKS dan data usulan dari Bupati/Wali Kota. Karenanya, Muhadjir meminta kepada pihak Kemsos dan kepala daerah terkait untuk melakukan sinkronisasi data agar tak kembali terjadi tumpang tindih data penerima.

"Data usulan perlu dilakukan sinkronisasi data dengan bansos lainnya, untuk menghindari bantuan sosial yang tumpang tindih. Kemudian pemenuhan kuota yang telah disediakan agar dapat dipenuhi oleh pemda. Target keluarga penerimanya adalah DTKS dan Non DTKS dan memenuhi syarat sebagai penerima Bansos," tukasnya.

Selain itu, dalam RTM dibahas pula program Padat Karya Tunai bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan bertujuan mengurangi pengangguran akibat Pandemi Covid-19. Dia meminta kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai salah satu kementerian yang melaksanakan program padat karya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

"Jadi nanti setelah ini kira-kira bisa dibreakdown dengan masing-masing provinsi untuk hal yang lebih teknis. Bisa pula disinkronkan antara program di pemprov," pungkasnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mensos Risma Tak Dilibatkan Pembagian Bansos oleh Jokowi, Ini Penjelasan Menko PMK Muhadjir
Mensos Risma Tak Dilibatkan Pembagian Bansos oleh Jokowi, Ini Penjelasan Menko PMK Muhadjir

Menko PMK menjelaskan, semua data dan anggaran bansos ada di bawah Kemensos.

Baca Selengkapnya
Muhadjir: Terlalu Muskil Kunker Jokowi Bagikan Bansos Bisa Pengaruhi Suara Nasional
Muhadjir: Terlalu Muskil Kunker Jokowi Bagikan Bansos Bisa Pengaruhi Suara Nasional

Muhadjir juga menjelaskan alasan keterlibatan kementeriannnya dalam pembagian bansos.

Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Menko PMK Jelaskan Maksud di Balik Kunjungan Kerja Jokowi Sekaligus Bagikan Bansos di Daerah
Menko PMK Jelaskan Maksud di Balik Kunjungan Kerja Jokowi Sekaligus Bagikan Bansos di Daerah

Muhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog.

Baca Selengkapnya
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Sebut Bansos Naikkan Suara Golkar, Airlangga Jawab Tak Ada Bungkus Warna Kuning
Hakim MK Sebut Bansos Naikkan Suara Golkar, Airlangga Jawab Tak Ada Bungkus Warna Kuning

"Partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar, nanti bisa direspons," kata Hakim MK.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menko Airlangga Blak-blakan Buka Anggaran Bansos di Sidang Sengketa Pilpres
VIDEO: Menko Airlangga Blak-blakan Buka Anggaran Bansos di Sidang Sengketa Pilpres

Menko Airlangga memamparkan data terkait data berbagai bantuan sosial.

Baca Selengkapnya
Ngabalin: Kehadiran Empat Menteri di MK Memperjelas Soal Bansos
Ngabalin: Kehadiran Empat Menteri di MK Memperjelas Soal Bansos

Menurut Ngabalin, kehadiran empat menteri disidang sengketa pemilu di MK perjelas soal bansos

Baca Selengkapnya
Menko PMK Jamin Kabinet Aman di Tengah Isu Menteri Mau Mundur
Menko PMK Jamin Kabinet Aman di Tengah Isu Menteri Mau Mundur

Muhadjir menyebut, dalam tahun politik ini banyak menteri yang mencalonkan jadi caleg maupun tim sukses.

Baca Selengkapnya