Menolak Revisi KUHP Lewat Pertunjukan Teater

Merdeka.com - Aliansi Masyarakat untuk Keadilan dan Demokrasi menggelar pertunjukan teater di Car Free Day (CFD) Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (15/9). Teater ini mengusung tema 'Tunda RKUHP! Hapus Pasal Ngawur! Demi Demokrasi Indonesia'.

RKUHP adalah Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini sedang dibahas DPR. Isi RKUHP dianggap banyak mengundang kontroversi sehingga muncul penolakan dari berbagai pihak.

Misalnya di Pasal 470 yang mengatur bahwa perempuan menggugurkan atau meminta orang lain menggugurkan kandungannya dapat dipidana maksimal 4 tahun. Banyak pendapat bahwa pasal ini rentan bagi kehamilan akibat korban perkosaan.

Ada juga yang menilai revisi melemahkan pemberantasan korupsi. Misalnya Pasal 605 yang diambil dari Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengenai penyalahgunaan wewenang dan merugikan negara. Dalam pasal ini, sanksi yang diberikan pada pelaku korupsi lebih ringan, mulanya 50 juta menjadi hanya 10 juta.

Isu-isu itu disuarakan oleh 13 anak muda yang memerankan teater di CFD. 2 Orang berperan sebagai pemerintah, 9 orang berperan sebagai masyarakat yang menurut mereka tidak didengar pendapatnya, dan 2 orang berperan sebagai pers.

Teater diawali dengan pendapat dari masing-masing pemeran masyarakat mengenai aborsi, alat kontrasepsi, korupsi, dan beberapa isu lain.

Kemudian, dua pemeran pemerintah merespons masing-masing pendapat tersebut. Teater ini cukup sensitif bagi sebagian penonton.

Di belakang teater, ada spanduk yang berisi tandatangan orang-orang yang menyetujui pendapat mereka.

"Sensitif ya isu yang diangkat, tapi keren juga mereka berani bersuara lewat cara kreatif gini," ungkap Anisa, salah satu penonton teater.

Selain Anisa, banyak penonton lain yang tidak ingin berkomentar saat ditanyai pendapat mengenai teater ini.

"Kami tidak bisa melawan hukum yang berlaku!" berkali-kali disuarakan oleh para pemeran masyarakat dalam teater ini.

Reporter: Ahdania Kirana