Anwar hanya dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan hakim Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik karena menggelar konferensi pers pernyataan dirinya yang tidak terima putusan d pencopotan jabatan sebagai ketua MK.
Selain itu, Anwar juga terbukti melakukan intervensi terkait pengangkatan hakim MK baru Suhartoyo dengan membuat laporan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua putusan MKMK itu berdasarkan laporan dari seorang Advokat Zico Simanjuntak.
Terhadap putusan tersebut dibacakan dan diputus oleh I Dewa Gede Palguna di ruang sidang MKMK, Jakarta, Kamis (28/3).
"Hakim terlapor tebukti melanggar kode etik dan perilaku hakim MK sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dimana kesopanan butir penetapan angka 1 dan 2 Sapta karsa Hutama," kata Ketua hakim Dewa, Kamis (28/3).
Berdasarkan putusan tersebut, Anwar hanya dikenakan sanksi berupa teguran tertulis. Sementara itu, hakim anggota, Yuliandri dalam pertimbangannya laporan yang dilayangkan Zico tidak ada relevansinya.
Meskipun demikian, Yuliandri berkesimpulan ada pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sapta Karsa Hutama yang dilakukan oleh Anwar.
Anwar hanya dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
Hakim Konstitusi Arsul Sani juga tidak ikut PHPU Pileg untuk PPP.
Baca Selengkapnya
Surat tersebut telah dibahas dalam rapat MKMK pada hari ini, Selasa(16/1).
Baca Selengkapnya
MKMK memutuskan Anwar Usman menyalahi etik dan dipecat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
Ini sesuai dengan hasil keputusan Majelis Kohormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Baca Selengkapnya
MKMK memutuskan Anwar Usman melanggar kode etik untuk kedua kalinya.
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfud, PTUN tidak bisa mengabulkan gugatan Anwar Usman yang meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah.
Baca Selengkapnya
Hakim Konstitusi Anwar Usman kembali diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melanggar etik.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, tidak pantas apabila seorang hakim meminta jasa sebagai ahli dari seorang pengacara yang sedang memiliki perkara.
Baca Selengkapnya
Alasannya karena Ketua Umum PSI yakni Kaesang Pangarep adalah keponakan dari hakim Anwar Usman.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi