Pengesahan RUU KUHP Ditunda, Wiranto Sebut Demo Penolakan Tidak Relevan Lagi

Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto menegaskan, pemerintah telah memutuskan untuk menunda pengesahan 5 rancangan undang-undang (RUU) dari 8 RUU yang akan disahkan DPR periode 2014-2019 jelang masa tugas berakhir. Dia mengimbau agar demonstrasi yang digelar mahasiswa dan masyarakat tidak dilanjutkan dan mengajak untuk berdialog dengan DPR atau pemerintah.

Dalam jumpa pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (24/9), Wiranto menjelaskan keputusan pemerintah meminta penundaan pengesahan 5 RUU yakni RUU KUHP, Revisi UU Pemasyarakatan, RUU Minerba, Revisi UU Ketenagakerjaan, dan Revisi UU Pertanahan setelah Presiden Jokowi bertemu pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi.

"Ternyata ada banyak hal yang untuk diperbincangkan kembali setelah ada masukan-masukan masyarakat. Dari 8 RUU, pemerintah dan presiden hanya menyetujui 3 RUU untuk disahkan yakni revisi UU KPK, RUU MD3, dan RUU Peraturan Pembentukan Perundang-undangan," ujarnya.

"Sedangkan RUU yang lain, RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Minerba, dan RUU ketenagakerjaan jelas ditunda," kata Wiranto.

Dengan adanya keputusan penundaan pengesahan RUU yang diprotes masyarakat itu, Wiranto mengimbau agar demonstrasi tidak dilanjutkan. "Dengan begitu, demonstrasi yang menjurus kepada penolakan UU sudah enggak relevan lagi, enggak penting lagi," ujarnya.

Dia menyarankan agar mahasiswa atau masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi terkait 5 RUU itu bisa berdialog dengan wakil rakyat di DPR atau kepada pemerintah.

"Karena bisa diberi masukan lewat jalur dialog, tidak di jalanan, dialog konstruktif dengan DPR 2019-2024 atau dengan pemerintah. (Demonstrasi) itu lebih baik diurungkan, menguras energi kita dan membuat masyarakat tidak tentram," pungkasnya.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Bagaimana Pendapat Anda soal RUU KUHP? Klik di Sini!