Follow
Reaksi Gibran soal Jokowi Digugat ke PTUN
Gibran mempersilakan saja pihak-pihak yang ingin menggugat ayah kandungnya tersebut.
presiden jokowi
Reaksi Gibran soal Jokowi Digugat ke PTUN
Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran mempersilakan saja pihak-pihak yang ingin menggugat ayah kandungnya tersebut.
"Iya, iya silakan," ujar Gibran saat ditemui di Warakas, Jakarta Utara, Selasa (16/1).
Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Dilansir di situs SIPP PTUN Jakarta, Senin (15/1/2024), gugatan itu telah teregister dengan nomor perkara 11/G/TF/2024/PTUN.JKT tertanggal 12 Januari 2024. Penggugat dalam hal ini TPDI.
- Gibran Dianggap Tak Sopan saat Debat, Ini Kata Jokowi
- Reaksi Gibran soal Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar
- Isu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP
- Hasto Sebut Tak akan Ada Pertemuan Jokowi-Megawati, Gibran: Silaturahmi Kok Dilarang
- Pentingnya Asupan Nutrisi yang Tepat bagi Ibu Hamil yang Berpuasa
- Menko PMK Muhadjir: WFH 16-17 April 2024 Hanya untuk ASN
Sementara, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menerangkan, hingga saat ini Kementerian Sekretariat Negara belum menerima salinan gugatan tersebut. Sehingga, ia belum bisa mengomentari substansi gugatan tersebut.
"Sampai saat ini, Kementerian Sekretariat Negara belum menerima salinan gugatannya. Jadi belum bisa mengomentari lebih lanjut mengenai substansi gugatan tersebut," kata Ari kepada wartawan, Senin (15/1).
Ari menyerahkan sepenuhnya ke PTUN terkait gugatan itu. Menurutnya, PTUN bisa menilai apakah gugatan itu murni terkait tata usaha negara atau justru bermuatan politis.
"Kita serahkan saja ke PTUN untuk menilai apakah ini murni gugatan tata usaha negara, atau gugatan yang bermuatan politis menjelang Pemilu 2024," ujarnya.
