Rektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP

kasus korupsi

Rektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP

Sudah ada 63 orang saksi yang diperiksa dalam kasus ini.

Rektor Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo, Jamal Wiwoho menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) terus menyelidiki kasus dugaan korupsi di UNS Solo yang menyeret Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo tersebut.

"Kalau masalah rektor mundur itu lain permasalahan. Perkembangan saat ini masih menunggu hasil perhitungan BPKP dan ahli teknik," kata Kasi Penindakan Hukum Kejati Jateng, Arfan Triyono, Kamis (18/1).

Terkait hasil pemeriksaan BPKP dan ahli teknis keluar, pihaknya enggan menyampaikan tanggal pastinya. Namun pemeriksaan itu untuk mengaudit, investigasi atau mengetahui berapa besar kerugian.

"Sudah ada 63 orang saksi yang diperiksa. Pemanggilan atau pemeriksaan rektor dua atau tiga kali," ungkapnya.

Rektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP

Sebelumnya, pengunduran rektor UNS itu disampaikan melalui surat terbatas yang disampaikan oleh Humas UNS Solo, Kamis (18/1). Surat tersebut sudah disampaikan kepada Mendikbudristek per 16 Januari 2024.

Dalam surat tersebut Jamal mengatakan sudah melaksanakan amanat perpanjangan masa jabatan sebagai Rektor. Ia juga sudah mengantarkan tahapan penataan kelembagaan sampai dengan terbitnya Peraturan Majelis Wali Amanat (PMWA) Universitas Sebelas Maret No.1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat.

Rektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP

18 Januari 2024 20:29

Artikel ini ditulis oleh

Editor LIa Harahap

Sudah ada 63 orang saksi yang diperiksa dalam kasus ini.

Topik Terkait

Reporter

Danny Adriadhi Utama

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor KPK Usut Dugaan TPPU Usai Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Terkait Korupsi Dana Insentif ASN Rp2,7 Miliar

Gus Muhdlor sebelumnya ditahan KPK usai diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo.

Baca Selengkapnya

OTT KPK KPK usut Korupsi Dana Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo, Ini Kata Bupati

Disinggung soal pernyataan KPK yang menyebut dirinya menghilang saat KPK melakukan operasi tangkap tangan? Gus Muhdlor menepisnya dengan eksepresi mengelak.

Baca Selengkapnya

Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Gus Muhdlor Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK Setelah 2 Kali Mangkir

Gus Muhdlor diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi pemotongan dana Insentif ASN Sidoarjo.

Baca Selengkapnya

Korupsi Kejati Jabar Tetapkan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Jadi Tersangka Korupsi Dana PIP

Total dua orang menjadi tersangka dalam kasus korupsi tersebut.

Baca Selengkapnya

KPK Ketua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres

Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.

Baca Selengkapnya

UKT Mahasiswa Baru BEM SI Ngadu ke DPR Mahalnya UKT: Kenaikan Bisa 300-500 Persen

Ihsan mengungkapkan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan audiensi dengan rektorat.

Baca Selengkapnya

TPPO Rektor Tanggapi Kabar Guru Besar Unja Diduga Terlibat TPPO Mahasiswa Magang ke Jerman

Rektor juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan pendampingan bagi mahasiswa menjadi korban.

Baca Selengkapnya

OTT KPK KPK OTT Pejabat Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara

(KPK) melakukan OTT terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, atas dugaan tindak pidana korupsi.

Baca Selengkapnya