Relawan Capres-Cawapres Sepakat Tidak Mendukung Produk Asing Terkait Konflik dan Dorong Penggunaan Produk Lokal

Sejumlah relawan mendorong para capres dan cawapres 2024 untuk berkomitmen tidak mendukung produk asing yang berkaitan dengan isu konflik dan penindasan. Adapun gerakan ini merupakan bagian dari aksi kemanusiaan yang ditujukan kepada para warga lokal di Palestina.

Dalam upaya ini, hadir pula dialog bersama dengan tim pendukung pendukung capres-cawapres paslon nomor urut 01, 02, dan 03 yang diadakan oleh Gerakan Kebangkitan Produk Nasional (Gerbang Pronas) dan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI).

Bertemakan ‘Komitmen Capres-Cawapres Terhadap Aksi Boikot Produk Asing Terkait Konflik dan Penindasan’, acara ini digelar di Kafe Tendean, Jakarta, Jumat (2/2).

Pada ruang dialog tersebut, turut hadir Suroto dari Ekonom/relawan Ganjar-Mahfud, Marzuki Alie dari Jaringan Santri Indonesia/relawan Prabowo-Gibran, dan Zulkifli dari Muda Bersuara/relawan Anis-Muhaimin. Selain ketiga perwakilan masing-masing paslon, hadir pula sejumlah aktivis Islam, ulama, jurnalis, dan mahasiswa yang meramaikan forum tersebut.

Fuad pun menegaskan agenda boikot produk asing ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan penggunaan produk nasional.

Pasalnya, sebagian besar produk-produk lokal tersebut merupakan pengganti dari produk asing yang dihindari pemakaiannya.

Mendukungnya, kata Fuad, berarti membangun peluang agar ekonomi bangsa Indonesia dapat berkembang lebih mandiri.

Bahkan, beberapa produk yang telah diboikot ini mengalami kerugian dan penurunan dalam penjualannya.

Bagi YKMI, sikap dan dukungan Capres-Cawapres atas aksi boikot tersebut akan menjadi penentu terbesar untuk nasib kehidupan masyarakat Palestina.

“Boikot produk asing yang terlibat dalam penindasan Palestina ini adalah selemah-lemahnya perjuangan umat muslim di Indonesia. Karena itu, aksi ini semestinya mendapat dukungan dari seluruh umat muslim Indonesia, termasuk para Capres-Cawapres tersebut. Mereka harus ikut berjuang membela dan mendukung Palestina merdeka,” kata Direktur Eksekutif YKMI, Ahmad Himawan dalam dialog.

Mengutip hasil survei Halal Watch, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tersebut memunculkan kesadaran masyarakat untuk membeli produk lokal yang tidak terlibat dengan isu konflik dan penindasan.

"Sebagai masyarakat muslim, kami meyakini cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Oleh karenanya, kami yakin dengan gerakan boikot terhadap produk asing yang terlibat isu konflik dan mendorong masyarakat muslim untuk menggantinya ke produk lokal." kata Ahmad.

"Jangan sampai masyarakat kita dibodohi oleh produk-produk asing yang mengaku produk nasional melalui iklan-iklan yang sekarang tayang dengan masif di televisi maupun sosial media, lalu memberikan bantuan untuk mengambil hati masyarakat Indonesia. Padahal berdasarkan fakta, sahamnya milik negara asing, tapi di Indonesia memelintir fakta dan mengaku sebagai 100% murni Indonesia. Kami menyuarakan ini, supaya semua umat muslim melek dan selektif agar aksi boikot ini tepat sasaran," jelasnya.

Selain itu, mereka juga sepakat menggelar aksi nyata boikot produk asing serta menyerukan empat tuntutan konsumen muslim Indonesia yang berisi:

1. Sebagai masyarakat Muslim, kami percaya bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Salah satunya tentu dengan melakukan aksi pemboikotan produk asing yang terlibat dalam penindasan terhadap rakyat Palestina.

2. Kami menyuarakan tuntutan ini agar bangsa Indonesia lebih berdikari dalam bidang ekonomi dan tidak bergantung pada produk asing.

3. Karena itu, kami mendorong pasangan capres-cawapres untuk ikut menyuarakan seruan aksi boikot ini agar masyarakat terus melakukannya dan berdampak pada pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih kuat.

4. Masyarakat Indonesia tidak boleh dibodohi oleh produk-produk asing yang mengaku sebagai produk nasional melalui iklan-iklan yang tersebar masif di televisi maupun sosial media untuk mengambil simpati konsumen Indonesia dengan memberikan berbagai bantuan.