Ribut Sesama Caleg PDIP, Petahana Kalah Suara Tuding Temannya Curang di Pemilu 2024

Dalam pembacaan kesimpulan pada sidang Bawaslu yang digelar Senin kemarin, PPK Kecamatan Kelapa Dua yang disampaikan oleh kuasa hukumnya Ramdani Tri Kuntadi, dari kantor Annes Alexander Yunius WAAS, menolak semua keterangan saksi dan saksi ahli, karena keterangan saksi ahli tidak mendasar dan seperti tim sukses.

"Kami menyakini telah menjalankan Tahapan Rekapitulasi sesuai dengan poin-poin yang tertera pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 yang memuat tentang petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, terang Ramdani Tri Kuntadi.

Dia mengatakan bahwa terlapor menolak keterangan ahli yang dihadirkan pelapor pada saat pembuktian pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi.

Dikarenakan ahli yang dihadirkan tidak mendasar, hasil penelitiannya bersifat tendensius dalam memberikan keterangan sebagai ahli, dan tidak ojektif cenderung subyektif sehingga merugikan terlapor.

"Bahwa definisi Keterangan Ahli menurut Menurut Pasal 26 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyebutkan, Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c merupakan keterangan yang disampaikan pada sidang pemeriksaan oleh seseorang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya," ungkap dia.

Senada Julian Arbiseno, kuasa hukum PPK Kecamatan Kelapa Dua, mengungkapkan kalau keterangan Ibnu Jandi sebagai ahli dari pihak pelapor haruslah diragukan karena yang bersangkutan tidak memperlihatkan CV latar belakang pendidikan formil, demikian juga sertifikasi khusus dalam suatu bidang keahlian tentang Kepemiluan.

“Ahli yang dihadirkan pelapor dalam keterangannya hanya bercerita seperti dongeng karangan fiksi tanpa didasari bukti, fakta, dasar hukum, dasar pengetahuan akademis yang ilmiah, terlebih lagi dalam memberikan pendapatnya, saudara Ibnu Jandi terlihat seperti tim sukses dari pelapor, dikarenakan tidak objektif cenderung subyektif,” katanya.

“Para Saksi tidak menerima mandat secara resmi dari Partai PDI-Perjuangan. Saksi tidak mengetahui kecurangan apa yang terjadi sebagaimana laporan pelapor. Kami berharap agar Bawaslu Kabupaten Tangerang menolak laporan para saksi, karena saksi tidak bisa menerangkan kejadian kecurangan tersebut," katanya menjelaskan.

Tim pelapor dari pihak Akmalaudin Nugraha, menegaskan jika sengketa dugaan kecurangan Pemilu Caleg Kabupaten Tangerang dari PDI Perjuangan, Akmaludin Nugraha tidak tuntas di Bawaslu, pihaknya akan melayangkan gugatan baru ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).