Strategi Jokowi Cegah Penyelewengan Dana Desa

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempertimbangkan menggelontorkan dana operasional untuk kepala desa. Jokowi meyakini, keberadaan dana operasional bakal mengikis praktik penyelewengan dana desa.

"Sehingga diperlukan juga dana operasional sehingga mengontrol, mengawasi, penggunaan dana desa di lapangan itu. Jangan sampai nanti enggak ada dana operasional. Sehingga cari-cari dengan jurus yang merupakan penyelewengan," kata Jokowi di Tenis Indoor, Senayan, Jakarta, Rabu (10/4).

Jokowi mengingatkan pentingnya peran kepala desa untuk mengawasi penggunaan dana desa. Tanggung jawab kepala desa sangat besar seiring dengan pentingnya fungsi dana desa.

"Dana desa yang kita gelontorkan ke desa itu sudah Rp 257 triliun, artinya kepala desa mempunyai tanggungjawab yang besar. Dalam setiap penggunaan anggaran yang ada di desa untuk apapun," ungkapnya.

Kepala Negara juga berencana menyederhanakan proses pelaporan akhir dana desa. Sehingga memudahkan kepala desa untuk mengisi laporan pertanggungjawaban dana desa.

"Laporan juga sama. Kita tahu, kepala desa kan pendidikannya macam-macam. Jadi laporan enggak usah tebal dan ruwet. Kita orientasi bukan prosedur. Orientasi hasil. Hasilnya jelas. Laporan kan administratif," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mendapatkan aspirasi untuk memberikan dana operasional bagi kepala desa. Usul itu muncul saat Jokowi menghadiri acara pengarahan Presiden RI kepada Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa Se-Indonesia di Tenis Indoor, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/4).

Aspirasi itu muncul saat Jokowi memanggil tiga orang peserta yang merupakan kepala desa di salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat bernama Zuliatman. Dia meminta adanya dana operasional untuk kepala desa karena sering mengeluarkan sumbangan pribadi pada warga desanya.

"Kepala desa semua diurus, orang hamil diurus, nikah diurus, meninggal diurus," kata Zuliaman di lokasi, Rabu (10/4).