Jokowi dan Puan Maharani Didesak Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggelar sidang gugatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan komunitas Masyarakat Adat kepada Presiden dan DPR RI di PTUN Jakarta.

Sidang ini digelar di Gedung PTUN Jakarta, Jl A Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur, Kamis (14/3).

Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dari para pihak penggungat. Dalam hal ini pihak AMAN dan komunitas Masyarakat Adat serta bukti surat tambahan dari para pihak.

Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi menjelaskan, bahwa gugatan ini diajukan karena Presiden Jokowi dan DPR RI telah melakukan pengabaian kewajiban konstitusionalnya untuk mengesahkan RUU Masyarakat Adat.

Rukka Sombolinggi menegaskan, DPR masih memiliki banyak waktu untuk mengesahkan RUU Masyarakat Adat tersesbut. Sebab, masa kerja DPR periode 2019-2024 sampai bulan Oktober mendatang.

"Kalau kita lihat dari yang situasi sekarang sebenarnya DPR masih mempunyai waktu panjang. DPR masih sampai bulan oktober, demikian juga dengan pemerimntah. Kalau serius mestinya bisa," ujar Rukka yang berharap didengar oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Rukka Sombolinggi tak menampik bahwa RUU Masyarakat Adat tersebut ditolak oleh dua fraksi besar di DPR. Dua fraksi tersebut adalah PDIP dan Golkar. Namun ia menuturkan, RUU Masyarakat Adat tersebut sudah ada di meja Ketua DPR Puan Maharani.

"Tapi ini masih tertahan di mejanya Ketua DPR yaitu Ibu Puan Maharani," tutur Rukka.

Menurut Rukka, RUU Masyarakat Adat merupakan RUU yang lahir dari tuntutan masyarakat. RUU juga telah dikonsultasikan secara sangat luas.

"Mulai dari kampung-kampung didiskusikan, mulai dari kongres didiskusikan, mulai dari pertmuan masyarakat adat di organisasi dan juga di kalangan masyarakat sipil dan akademisi," ujar Rukka.

AMAN mencatat sejak tahun 2014, telah terjadi 301 kasus perampasan wilayah adat seluas 8,4 juta hektar, dan 678 Masyarakat Adat dikriminalisasi karena mempertahankan wilayah adat.

Mantan Sekjen AMAN Abdon Nababan yang menjadi salah satu saksi di persidangan PTUN Jakarta menyebutkan, persoalan (RUU) sebenarnya tidak terlalu sulit karena substansinya sudah selesai.

"Sudah ada naskah akademiknya dan bisa segera disahkan, bila pimpinan DPR mau," ujar Abdon.

Menurut dia, gugatan ke PTUN merupakan ‘calling' bagi pemerintah dan DPR yang sudah berjanji untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat.